Mahfud Md Pastikan PON XX Papua Bisa Dihadiri Penonton dengan Prokes Ketat

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Jumat, 10 September 2021 19:14 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, Jumat sore, 11 Juni 2021. Dok. Humas Polhukam

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md mengatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang diselenggarakan di Papua akan dapat dihadiri oleh penonton. Meski begitu, penerapan protokol kesehatan ketat akan diterapkan.

"Kami sekarang sudah memutuskan setiap pertandingan bisa ditonton, cuma syaratnya dua, satu protokol kesehatan, kedua, jumlah penontonnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan yang akan ditentukan dalam waktu dekat, jadi tidak bisa berbondong-bondong," kata Mahfud dalam konferensi pers, Jumat, 10 September 2021.

Papua sendiri saat ini berada pada level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Protokol kesehatan yang dimaksud mencangkup pendaftaran diri secara daring, pemeriksaan suhu tubuh, dan tes antigen sebelum masuk venue pertandingan. Selain itu, jumlah penonton juga dipastikan akan dibatasi.

"Tentang jumlah penonton nanti akan ditetapkan kemudian, apakah kapasitas 100 persen, 80 persen atau berapa setiap venue, itu akan ditetapkan lebih lanjut," kata Mahfud.

Meski begitu, Mahfud memastikan pertandingan juga akan tetap bisa disaksikan secara daring lewat siaran langsung di televisi.

Advertising
Advertising

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pada dasarnya, penonton yang hadir harus juga sudah harus mendapat vaksinasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, Tito mengatakan vaksinasi massal telah diminta Jokowi untuk dilakukan di lima daerah di Papua. Kelima daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Merauke dan Mimika. Tito memperkirakan jumlahnya adalah 600 ribu orang atau sekitar 2/3 dari populasi.

"Kekebalan kelompok itu minimal 2/3. 600 ribu jadi dibutuhkan 1,2 juta dosis. Ini diharapkan beliau minimal satu dosis itu akhir September itu harus sudah disuntikan," kata Tito.

Karena itu, ia meminta bantuan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk mau divaksinasi. Tito mengakui salah satu masalah di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan mendapat vaksin.

"Jadi kalau semua 2/3 daerah yang 5 itu sudah bisa divaksinasi itu hebat sekali semuanya, luar biasa. Karena inilah keuntungan PON ini bisa percepatan vaksinasi bagi 5 daerah itu," kata Tito.

Berita terkait

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

10 jam lalu

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

Aleksander Parapak tewas ditembak kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan Polsek Homeyo, Intan Jaya, Papua

Baca Selengkapnya

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

12 jam lalu

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

Polda Papua akan mengirim pasukan tambahan setelah penembakan dan pembakaran SD Inpres oleh TPNPB-OPM di Distrik Homeyo Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

13 jam lalu

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

Aparat gabungan TNI-Polri kembali memburu kelompok TPNPB-OPM setelah mereka menembak warga sipil dan membakar SD Inpres di Intan Jaya Papua.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

1 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

1 hari lalu

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas pembakaran SD Inpres Pogapa di Distrik Homeyo, Intan Jaya pada Rabu lalu,

Baca Selengkapnya

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

1 hari lalu

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

Kapolres Paniai mengatakan, warga kampung Bibida yang sempat mengungsi saat baku tembak OPM dan TNI, sudah pulang ke rumah.

Baca Selengkapnya

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

1 hari lalu

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

Polda Papua menyatakan situasi di Kabupaten Paniai kembali aman paska penembakan OPM terhadap anggota TNI yang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

2 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya