INFO NASIONAL - Semakin meningkatnya permintaan bantuan permakanan dari berbagai daerah, Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan skenario perluasan dapur umum. Saat ini, Kemensos telah mengaktivasi tujuh dapur umum yang sebagian berbasis di Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Menurut Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, dapur umum Kementerian Sosial sudah ada di Halaman Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, di halaman Convention Hall Surabaya, Balai Besar Prof. DR. Soeharso Solo, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Ciung Wanara Bogor, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Balai Mahatmiya Tabanan Bali, dan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

Harry mengatakan, awalnya Kantor Pusat Kemensos melayani penyaluran telur matang ke masyarakat kurang mampu. Kemudian Mensos Risma menginstruksikan agar dilakukan perluasan layanan.

”Sehingga dapur umum Kemensos berada beberapa kota di atas,” kata Harry saat meninjau dapur umum di TMPNU Kalibata, Rabu, 14 Juli 2021.

Harry menyatakan, ada tiga dapur umum yang menyajikan makanan siap saji dan telur matang, yakni TMPNU Kalibata, Convention Hall Surabaya, dan Balai Wyata Guna Bandung.

Sementara dapur umum di Balai Prof. DR. Soeharso Surakarta, di BBPPKS Yogyakarta, di Balai Ciung Wanara Bogor, dan di Dinsos Kabupaten Klaten menyalurkan telur matang.

Mensos Risma, kata Harry, juga mengarahkan provinsi-provinsi lain yang telah mempunyai balai untuk mempersiapkan diri. Akan tetapi kebijakan ini akan menyesuaikan apakah memang daerah itu tersebut perlu menyiapkan makanan siap saji atau tidak.

Makanan siap saji disalurkan untuk mencukupi kebutuhan permakanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI Jakarta dan wilayah penyangga serta di wilayah tugas masing-masing UPT.

“Bahkan juga untuk petugas pemakaman dan juga sebagian warga yang isoman,” Harry menambahkan.

Aktivasi dapur umum tidak hanya merupakan dukungan terhadap masyarakat terdampak pandemi, melainkan strategi untuk menggugah dan membangunkan partisipasi sosial masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial di masa penerapan PPKM Darurat.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa Bali hingga 20 Juli mendatang. Sesuai dengan penugasan pemerintah, Kemensos menangani bidang perlindungan sosial. Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta menyalurkan beras 10 kg untuk KPM PKH dan KPM BST, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi. (*)