TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayor Jenderal Rodon Pedrason mengatakan selama ini banyak upaya transfer teknologi (ToT) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tak berjalan benar. Atas dasar itu, Kemenhan akan melibatkan PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) dalam pengadaan selanjutnya.

"Selama ini ToT kan gak berjalan benar, masa cuma disuruh ngecat? Bikin kapal ToT-nya cuma mengecat kapal, las doang. Itu orang biasa bisa. Tapi kalau ngoprek radar, kalo rusak seperti apa upgradingnya, itu gak di-share ke kita," ujar Rodon saat dihubungi, Selasa, 1 Juni 2021.

Rodon mengatakan semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah membuat industri pertahanan maju. Ia ingin agar Indonesia tak lagi didikte. Bila ToT bisa berjalan baik, ia meyakini ujungnya perawatan alutsista nasional bisa lebih hemat. "Setiap service gak usah bawa ke sana (lokasi pembuatan alutsista)," kata Rodon.

Hal ini senada dengan pernyataan Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji, yang mengatakan bahwa PT TMI adalah wadah dari para ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat dalam negeri yang mempelajari dan alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.

"Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT," kata Wicaksono.

Kehadiran PT TMI dikenalkan oleh Prabowo Subianto pada Rosobornexport, agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan, pada 16 November 2020 lalu. PT ini menjadi sorotan seiring rencana Kemenhan membeli alutsista yang dikabarkan senilai Rp 1.760 triliun, dan akan dihabiskan dalam waktu tiga tahun mendatang atau 2024.

Baca juga: Ini Alasan Kemenhan Libatkan PT TMI dalam Pengadaan Alutsista