51 Pegawai KPK Dipecat, BKN Klaim Sudah Ikuti Instruksi Jokowi dan MK

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 25 Mei 2021 18:48 WIB

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 18 Mei 2021. Dalam aksinya, mereka mendesak Ketua KPK Firli Bahuri membatalkan pemberhentian dan membentuk tim investigasi terhadap 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan telah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi mengenai 51 pegawai KPK yang tak bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara. Menurut Bima, maksud dari perintah tidak merugikan pegawai bukan berarti harus jadi Aparatur Sipil Negara.

“Tidak merugikan pegawai itu tidak berarti harus menjadi ASN,” kata Bima di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

Bima mengatakan tidak merugikan pegawai bisa diartikan bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan. Toh, kata dia, mereka juga tidak langsung dipecat, karena para pegawai masih bisa bekerja hingga tenggat waktu 1 November 2021.

“Mereka sebagai pegawai KPK punya kontrak kerja, masa kerja dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN sampai 1 November sesuai UU,” kata Bima.

Bima melanjutkan keputusan bahwa 51 pegawai tidak bisa bergabung di KPK sudah mengikuti arahan Presiden Jokowi dan MK. “Ini sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan dan dalam keputusan MK tidak merugikan,” kata dia.

Dia mengartikan perintah MK bahwa tidak merugikan harus sesuai dengan aturan. Aturan itu, kata dia, adalah UU KPK dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. “Jadi ada dua UU yang harus diikuti, tidak bisa hanya satu,” kata dia.

Sebelumnya, rapat koordinasi antara KPK, BKN, Kemenkumham dan Kemen PANRB memutuskan bahwa 51 pegawai KPK tidak bisa diangkat menjadi ASN. Mereka dianggap tidak bisa lagi dibina. Sementara, 24 pegawai dinyatakan masih bisa dibina.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan hasil TWK tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tes. Seharusnya, hasil tes terhadap pegawai menjadi masukan untuk memperbaiki KPK. Jokowi sependapat dengan pertimbangan MK bahwa alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Jokowi meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. "Dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," kata dia pada 17 Mei 2021.


Berita terkait

BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

5 hari lalu

BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan akan dimulai pada Selasa, 6 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Baca Selengkapnya

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

7 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.

Baca Selengkapnya

Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

8 hari lalu

Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkap salah satu modus pembobolan rekening bank.

Baca Selengkapnya

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

9 hari lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.

Baca Selengkapnya

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

13 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.

Baca Selengkapnya

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

14 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

14 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

15 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.

Baca Selengkapnya

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

15 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.

Baca Selengkapnya

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

15 hari lalu

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto

Baca Selengkapnya