Jumat, 24 September 2021

51 Pegawai KPK Dipecat, BKN Klaim Sudah Ikuti Instruksi Jokowi dan MK

Reporter:

M Rosseno Aji

Editor:

Amirullah

Selasa, 25 Mei 2021 18:48 WIB

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 18 Mei 2021. Dalam aksinya, mereka mendesak Ketua KPK Firli Bahuri membatalkan pemberhentian dan membentuk tim investigasi terhadap 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan telah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi mengenai 51 pegawai KPK yang tak bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara. Menurut Bima, maksud dari perintah tidak merugikan pegawai bukan berarti harus jadi Aparatur Sipil Negara.

“Tidak merugikan pegawai itu tidak berarti harus menjadi ASN,” kata Bima di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

Bima mengatakan tidak merugikan pegawai bisa diartikan bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan. Toh, kata dia, mereka juga tidak langsung dipecat, karena para pegawai masih bisa bekerja hingga tenggat waktu 1 November 2021.

Advertising
Advertising

“Mereka sebagai pegawai KPK punya kontrak kerja, masa kerja dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN sampai 1 November sesuai UU,” kata Bima.

Bima melanjutkan keputusan bahwa 51 pegawai tidak bisa bergabung di KPK sudah mengikuti arahan Presiden Jokowi dan MK. “Ini sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan dan dalam keputusan MK tidak merugikan,” kata dia.

Dia mengartikan perintah MK bahwa tidak merugikan harus sesuai dengan aturan. Aturan itu, kata dia, adalah UU KPK dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. “Jadi ada dua UU yang harus diikuti, tidak bisa hanya satu,” kata dia.

Sebelumnya, rapat koordinasi antara KPK, BKN, Kemenkumham dan Kemen PANRB memutuskan bahwa 51 pegawai KPK tidak bisa diangkat menjadi ASN. Mereka dianggap tidak bisa lagi dibina. Sementara, 24 pegawai dinyatakan masih bisa dibina.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan hasil TWK tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tes. Seharusnya, hasil tes terhadap pegawai menjadi masukan untuk memperbaiki KPK. Jokowi sependapat dengan pertimbangan MK bahwa alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Jokowi meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. "Dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," kata dia pada 17 Mei 2021.