PGI Minta Panglima TNI dan Kapolri Usut Tuntas Gugurnya Kepala BIN Papua

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Selasa, 27 April 2021 10:21 WIB

Sejumlah prajurit Kopasus mengusung jenazah Kabinda Papua Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny saat Upacara Pengantar Jenazah setibanya di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 26 April 2021. Kabinda Papua gugur dalam kontak senjata yang terjadi dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Kepala BIN Daerah Papua, Brigradir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Segera diusut tuntas dalam rangka penegakan HAM, bukan karena pembalasan dendam," kata Humas PGI Philip Situmorang dalam keterangannya, Selasa, 27 April 2021.

PGI juga meminta Panglima TNI dan Kapolri mengawasi upaya penegakan hukum dengan memastikan warga sipil tak bersalah di wilayah tersebut terlindungi dengan baik. Juga mengembangkan tata kelola kebijakan keamanan di Papua yang humanis, dan mengedepankan pendekatan budaya.

"Mengutamakan pendekatan keamanan yang represif akan meningkatkan teror, ketakutan, dan semakin menggali luka Papua yang telah lama menganga, sekaligus mempertebal memoria passionis (ingatan-ingatan tentang penderitaan) bagi generasi Papua masa depan," ujarnya.

Permintaan juga ditujukan kepada Komnas HAM untuk meningkatkan pemantauan terhadap potensi pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan yang terjadi di Beoga dan seluruh Papua. Phlip menuturkan, masyarakat Papua berhak mendapat ketenangan dan kenyamanan hidup yang dijamin undang-undang.

Advertising
Advertising

Masyarakat Papua, kata Philip, tak boleh dibiarkan mengungsi, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber-sumber hidup di tanah adat dan ulayat mereka. Anak-anak Papua juga jangan sampai terputus hak bersekolahnya karena ikut mengungsi.

"Jangan korbankan pelayanan publik yang mengakibatkan masyarakat Papua kehilangan hak mereka untuk dilayani. Negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua untuk tinggal di atas tanah ulayat mereka," katanya.

PGI juga mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka runag bagi berlangsungnya dialog Jakarta-Papua dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papya. PGI berpendapat bahwa inilah pilihan jalan yang bermartabat bagi penyelesaian maslaah Papua secara menyeluruh dalam koridor kebangsaan.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

11 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

16 jam lalu

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

Aleksander Parapak tewas ditembak kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan Polsek Homeyo, Intan Jaya, Papua

Baca Selengkapnya

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

18 jam lalu

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

Polda Papua akan mengirim pasukan tambahan setelah penembakan dan pembakaran SD Inpres oleh TPNPB-OPM di Distrik Homeyo Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

19 jam lalu

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

Aparat gabungan TNI-Polri kembali memburu kelompok TPNPB-OPM setelah mereka menembak warga sipil dan membakar SD Inpres di Intan Jaya Papua.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

1 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

1 hari lalu

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas pembakaran SD Inpres Pogapa di Distrik Homeyo, Intan Jaya pada Rabu lalu,

Baca Selengkapnya