Pasca Badai Seroja, KKP Pantau TNP Laut Sawu

Kamis, 22 April 2021 10:16 WIB

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor yang terdampak bencana.

INFO NASIONAL – Pasca badai siklon tropis Seroja pada 5 April 2021 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terjun langsung ke wilayah masyarakat pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor yang terdampak bencana.

Penilaian secara cepat (rapid assessment) dilakukan untuk mendata kerusakan atau kerugian yang dialami warga khususnya terkait aktivitas pemanfaatan di TNP Laut Sawu Region Timor.

Survei rapid assessment dampak badai siklon tropis Seroja terhadap aktivitas pemanfaatan di sembilan desa di wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah TNP Laut Sawu. Sembilan desa tersebut adalah Desa Lifuleo, Desa Tablolong, Desa Tesabela, Desa Oenaek, Desa Akle, Desa Naikean, Desa Uitiuhana, Desa Pantulan dan Kelurahan Sulamu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu menjelaskan survei ini entuk perhatian KKP terhadap masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terkena dampak badai siklon tropis Seroja.

“Badai siklon tropis Seroja telah menghancurkan rumah dan fasilitas warga di Provinsi NTT khususnya di wilayah TNP Laut Sawu. Karena itu, pemerintah hadir ke masyarakat khususnya para pelaku usaha perikanan dan kelautan untuk melakukan pendataan kerusakan dan memberi dukungan moril kepada mereka,” ujar Tebe dalam keterangannya di Jakarta.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut Tebe menambahkan bahwa melalui rapid assessment ini maka dapat diperkirakan nilai kerugian yang dialami warga yang terdampak."Hasil rapid assessment kerusakan ini sangat penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bantuan ke depannya," katanya.

Sementara itu Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi menerangkan berdasarkan hasil survei didapatkan aktivitas pemanfaatan yang banyak terdampak atau mengalami kerusakan antara lain budidaya rumput laut, perikanan tangkap dan usaha pariwisata pantai.

Para pembudidaya rumput laut melaporkan semua bibit rumput laut yang telah ditanam hilang tersapu badai dan beberapa peralatan budidaya juga mengalami kerusakan seperti tali budidaya, para-para (meja untuk menjemur rumput laut) dan lopo-lopo (gubuk kerja rumput laut).

“Total pembudidaya yang terdampak di sembilan desa tersebut sebanyak 2.113 KK dengan estimasi kerugian mencapai Rp7 miliar yang terdiri dari kerugian karena gagal panen dan kehilangan sarana dan prasarana budidaya," ujar Imam.

Imam menambahkan pada aktivitas penangkapan ikan, beberapa nelayan mengalami kerusakan kapal. Kerusakan bervariasi antara ringan hingga hancur total ataupun tenggelam. Beberapa alat tangkap seperti pukat dan pancing juga hilang. Total kerugian kurang lebih mencapai Rp 780 juta.

Dampak pada aktivitas pariwisata pantai, salah satunya diPantai Oesina yaitu beberapa bangunan seperti toilet, tandon air, warung kuliner, dan aula rusak karena tertimpa pohon. Selain itu beberapa fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan tempat sampah juga rusak dengan nilai kerugian sekitar Rp100 juta.

“Untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya, BKKPN Kupang terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan wawancara kepada aparat desa maupun masyarakat pesisir yang terdampak. Selain itu, dilakukan juga groundcheck kondisi aktivitas pemanfaatan setelah badai siklon tropis Seroja,” kata Imam.(*)

Berita terkait

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

3 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

5 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

6 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

19 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

22 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

28 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

30 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

30 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

34 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

38 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.

Baca Selengkapnya