Eks Pimpinan JAT Sebut Konten Utama Perekrutan Teroris Meyakini Pemerintah Tagut

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Sabtu, 3 April 2021 15:08 WIB

Personel kepolisian memegang senjata laras panjang saat melakukan pengamanan ketat di pintu masuk Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 1 April 2021. Aksi terorisme di Mabes Polri pada kemarin sore dilakukan oleh seorang perempuan yang membawa senjata dan menembakkannya kepada sejumlah polisi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Eks pimpinan Jamaah Anshorud Tauhid (JAT) Jakarta, Haris Amir Falah, mengungkapkan konten utama perekrutan anggota teroris adalah meyakini pemerintah tagut.

"Itu jadi konten utama melakukan perekrutan. Mereka harus meyakinkan bahwa yang mereka serang ini adalah musuh," kata Haris dalam diskusi Polemik, Sabtu, 3 April 2021.

Mantan napi terorisme ini menjelaskan, orang-orang yang direkrut harus mengkafirkan tagut. Tagut yang dimaksud mulai dari presiden. Adapun polisi dan TNI disebut ansharut tagut atau penolongnya yang juga harus diserang. "Dan harus diyakinkan ini menjadi akidah buat mereka. Ini yang menjadi masalah," katanya.

Menurut Haris, persoalan utama seseorang dapat direkrut menjadi anggota teroris bukan hanya karena ekonomi maupun politik. "Bagi saya persoalannya mereka melakukan penyimpangan dalam pemahaman agama. Ini yang paling berat," kata dia.

Apalagi, Haris mengungkapkan sudah ada fatwa di kalangan teroris bahwa di Indonesia, jihad hukumnya fardu ain atau wajib. Jika sudah wajib, maka perempuan pun bisa melakukan jihad seperti kejadian teror di Makassar dan Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Advertising
Advertising

"Bahkan seorang anak kecil boleh melakukan tanpa izin orang tua, istri tidak usah izin suami. Orang yang berada di satu kelompok tidak perlu izin pada amirnya. Itu fatwa paling berbahaya. Selama masih diyakini ini akan muncul terus," ucap Haris soal bahayanya pemahaman teroris.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

5 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

21 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

2 hari lalu

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meningkatkan level kewaspadaan terorisme di kantor diplomatiknya di lima negara.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya