Program UNDP Perbaiki Tata Kelola Perikanan

Rabu, 31 Maret 2021 14:12 WIB

INFO NASIONAL -- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) berupaya memperbaiki tata kelola perikanan di Indonesia melalui proyek Global Marine Commodities (GMC) yang didanai GEF dan mitranya Sustainable Fisheries Partnership (SFP). Tata kelola ini menjadi penting agar ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dapat kembali bangkit, serta menghindari praktik, penangkapan ikan ilegal, atau illegal fishing kembali terjadi.

Pandemi sangat berdampak besar pada nelayan. Masyarakat yang bergantung pada perikanan menjadi rentan akibat dari status informal kegiatan penangkapan ikan. Semua orang yang bekerja di perikanan yang tidak terkelola, seringkali kekurangan akses ke hak-hak dasar dan komunitas. Nelayan informal berisiko tidak mendapatkan bantuan.

UNDP, melalui proyek GMC berfokus pada Platform Komoditas Laut Berkelanjutan (Sustainable Marine Commodity Platforms/SMCP) mempertemukan otoritas perikanan nasional, nelayan, masyarakat sipil, serta sektor swasta melalui sesi dialog. Diharapkan, upaya ini dapat mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab yang menghambat pengelolaan perikanan target secara berkelanjutan.

Mekanisme pengelolaan bersama partisipatif ini membangun legitimasi keputusan dengan mengintegrasikan suara semua pemangku kepentingan di berbagai tingkat pengambilan keputusan. Selain itu dapat digunakan untuk mengaktifan kembali ekonomi pasca Covid-19.

Fishery Improvement Projects (FIPs) adalah upaya multi-pemangku kepentingan untuk mempromosikan keberlanjutan perikanan yang seringkali dipimpin sektor swasta. Ruang-ruang ini dapat digunakan untuk memprioritaskan formalitas di sektor perikanan dan elemen dasar pengelolaan perikanan seperti pengumpulan data, penilaian stok, serta mitigasi sampingan.

Advertising
Advertising

Sejumlah negara yang menerapkan FIP dapat mempromosikan transparansi, kolaborasi, dan berbagi data dalamskenario pasca Covid-19.

Ada pula Supply Chain Roundtables (SRs) yakni ruang multi-pelaku yang mempertemukan pembeli makanan laut untuk mendorong peningkatan perikanan. SRs dapat mengumpulkan informasi penting dalam konteks Covid-19, bertukar pelajaran, berbagi materi sumber daya, dan memberikan saran bisnis oleh pakar dan organisasi kesehatan.

Sebagai contoh kolaborasi, SFP telah menggunakan jaringan pemasok dan pembeli yang luas, serta proyek perbaikan perikanan dan budidaya (FIP dan AIP).

Sektor swasta dapat menunjukkan perannya dengan mempromosikan rangkaian insentif yang tepat selama proses pemulihan. Bisnis yang bertanggung jawab dapat memperluas kolaborasi pra-persaingan untuk mendukung persyaratan kebijakan global yang memengaruhi sebagian besar perikanan tempat mereka terlibat atau bergantung.

Swasta juga dapat mendorong pengelolaan perikanan yang lebih baik sebagai bagian dari tindakan pengaktifan kembali dan memperbarui komitmen menuju sumber yang berkelanjutan.

Semua hal ini merupakan langkah meningkatkan kolaborasi, saling belajar, dan memikirkan kembali strategi sekaligus mempromosikan lebih banyak inovasi di masa depan untuk mengatasi berbagai masalah akibat krisis. (*)

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

5 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

16 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

27 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

46 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

46 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

46 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

47 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

47 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

5 Maret 2024

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya