Dugaan Aliran Duit Edhy Prabowo, dari Wine, Mobil hingga Apartemen

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Kamis, 11 Maret 2021 13:17 WIB

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Edhy Prabowo kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran duit yang diduga diperoleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021, Edhy disebut memerintahkan bawahannya untuk membelikan mobil dan menyewakan apartemen untuk asisten pribadinya. Uang yang dipakai diduga bersumber dari korupsi ekspor benih lobster. Berikut adalah sejumlah dugaan penggunaan duit oleh Edhy Prabowo.

1. Wine

KPK menelusuri dugaan Edhy menggunakan uang suap ekspor benih lobster untuk membeli wine. Hal itu ditelusuri KPK saat memeriksa Ery Cahyaningrum, pengusaha yang menjual minuman beralkohol itu pada Rabu, 27 Januari 2021. "Ery Cahyaningrum dikonfirmasi terkait kegiatan usaha saksi yang menjual produk minuman di antaranya jenis wine yang diduga dibeli dan dikonsumsi oleh tersangka EP (Edhy) dan tersangka AM (Amiril Mukminin, swasta), di mana sumber uangnya diduga dari pemberian pihak-pihak yang mengajukan izin ekspor benur di KKP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 27 Januari 2021.

Atas tudingan tersebut, Edhy mengatakan memang kerap membeli wine. Tapi dia mengatakan membeli minuman itu dengan uang sendiri.

Advertising
Advertising

2. Apartemen

Edhy Prabowo diduga menggunakan uang suap untuk menyewa sejumlah unit apartemen. Edhy mengakui menyewakan apartemen di Kalibata City untuk dua atlet bulu tangkis perempuan. Mantan politikus Gerindra itu mengatakan menyewakan apartemen sebagai bentuk apresiasi. Dia membantah ada hubungan spesial di antara mereka. “Saya banyak dekat dengan pebulu tangkis,” kata dia.

Selain untuk atlet, Edhy diduga juga membayar sewa apartemen untuk asisten pribadinya, Fidya Yusri. Dalam sidang perkara ini Rabu, 10 Maret 2021, mantan staf khususnya Amiril Mukminin mengatakan biaya sewa apartemen tersebut mencapai Rp 160 juta per tahun.

3. Mobil

Dalam sidang yang sama, Amiril Mukminin juga mengakui mendapatkan perintah membelikan mobil untuk asisten pribadi Edhy, Anggia Putri Tesalonikacloer. Mantan Miss Internet Indonesia itu disebut dibelikan mobil HRV berkelir hitam.

4. Villa

KPK menyita sebuah villa seluas dua hektar milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. "Diduga villa tersebut milik tersangka EP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 18 Februari 2021.

Tempat tetirah itu berlokasi di Desa Cijengkil, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Ali mengatakan KPK menduga Edhy membeli villa itu menggunakan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benih lobster. Edhy membantah memiliki villa tersebut. Dia mengatakan pernah ditawari membeli villa, namun menolak karena kemahalan.

5. Jam Tangan

Dalam dakwaan KPK, Edhy Prabowo meminta untuk dibelikan 8 unit sepeda dengan total harga Rp 118,4 juta. Edhy juga meminta bawahannya membelikan satu jam tangan merek Jacob&Co di Hongkong seharga HK$ 160 ribu. Selanjutnya, Edhy juga meminta bawahannya membelikan sebuah jam tangan merek Rolex Yacht master II Yellow Gold seharga Rp 740 juta pada 28 Oktober 2020.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

7 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

14 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

1 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

1 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya