TEMPO.CO, Jakarta - Lemhanas memberikan pernyataan akhir tahun 2020 terkait berbagai bidang, salah satunya tentang vaksin. Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI ( Purn ) Agus Widjojo menyampaikan, Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang berdampak luar biasa membuat Lemhannas, di luar kebiasaan selama ini, merasa perlu membuat pernyataan akhir tahun.

Agus meminta masyarakat dan para stakeholder mewaspadai vaksin yang beredar di masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi nasional, Agus mengatakan maka menghentikan pandemi Covid-19 harus langsung secara vertikal berada di bawah keputusan politik presiden.

"Dengan demikian segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri, bisa dimanfaatkan untuk memastikan program vaksinasi nasional berjalan dengan baik sesuai kaidah ilmu pengetahuan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Desember 2020.

Sambil menjalankan program vaksinasi nasional, Agus mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus terus menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M) wajib tetap dilakukan oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Agus juga mengingatkan, kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu. Seperti ini pula penerapan protokol di negara-negara yang sudah memulai program vaksin seperti Amerika dan Inggris.

"Mereka memahami bahwa vaksin hanya mencegah si penerima terhindar dari Covid-19 level berat. Vaksin tidak menjamin bebas Covid-19 dan tetap bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya," kata Agus.

Pemerintah juga perlu menanamkan sense of urgency ke masyarakat dalam operasi raksasa distribusi vaksin Covid-19.

"Mungkin ini pertama kalinya program pemerintah dilakukan secara masif baik dari segi penerima, jangkauan wilayah dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia," ujar mantan Kepala Staf Teritorial tersebut.

Selain persoalan distribusi, Agus juga menyatakan pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin. Vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif serta menjangkau populasi sampai di level yang mampu menghentikan pandemi.

Ia mengingatkan Pemerintah perlu pula mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di lapangan seperti infrastruktur distribusi, rantai pasokan vaksin, tersedianya tenaga kesehatan, integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua, serta pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi.

Sistem penelusuran, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi oleh tim ahli yang kompeten di bidang masing-masing dan didukung oleh infrastruktur teknologi dan tim ilmuwan data harus dilakukan secara transparan dan berlangsung 24 jam setiap hari.

"Tujuannya agar program vaksinasi nasional ini dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan terus menerus. Hal ini untuk memastikan program vaksinasi nasional meraih kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat," ujar Agus.