TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat beradaptasi dengan transformasi digital yang tengah berlangsung saat ini. Ia mengatakan hal itu akan membuat ASN lebih kompeten dan dapat bekerja lebih efisien.

"ASN sebagai penggerak roda pemerintahan dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," ujar Ma'ruf saat membuka Rakornas Kepegawaian, secara daring, Kamis, 17 Desember 2020.

Ma'ruf mengatakan akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Digital governance, kata Ma'ruf, merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik, harus diikuti dengan perubahan pola pikir para ASN. Ma'ruf menyebut hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar untuk mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku.

Untuk mendukung transformasi digital ini, Ma'ruf menyebut pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp 30,5 triliun. Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia.

"Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," kata Ma'ruf.

Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Pengarah Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), meminta SMART ASN dapat diwujudkan. SMART ASN yang dimaksud ini, kata dia, menguasai teknologi, bahasa internasional, berwawasan global, dan memiliki integritas nasional.

"Percepatan ini merupakan basis utama bagi kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap tuntutan perubahan secara tepat dan cepat, serta menentukan keberlangsungan dan keberhasilan reformasi birokrasi," kata Ma'ruf.