INFO NASIONAL -- Pemerintah mendorong pengembangan investasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan. Proses perijinan yang selama ini melalui tahapan yang lumayan panjang diubah menjadi sistem online dan langsung terintegrasi dengan pemerintah daerah.

“Saat ini BKPM sudah menggunakan online single submission (OSS), yang seluruh proses perijinan sektor energi melalui sistem ini,” kata Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satria Putra. Dia berbicara dalam diskusi online Indonesia Outlook 2021 Ngobrol @Tempo dengan tema Rencana Pembangunan Nasional Melalui Investasi Energi dan Pemanfaatan Hasil Laut, Senin, 14 Desember 2020.

Selain menyederhanakan proses perijinan, Pemerintah juga memberikan insentif kepada para investor. Di antaranya dengan memberikan tax holiday. “Tadinya tax holiday tidak termasuk investasi di infrastruktur, tetapi hanya manufaktur atau industri, sekarang kita masukan juga untuk infrastruktur, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan,” kata Heldy.

EBT saat ini memang menjadi goal nasional. Ini tercerminan di dalam rencana umum energi nasinonal, grand strategy energi nasional, serta kebijkan penyediaan energi. “Kita ingin porsi EBT ini meningkat. Porsi EBT yang saat ini masih 10-11 persen dari bauran energi primer kita, di tahun 2025 akan kita usahakan mencapai 23 persen. Ini adalah salah satu komitmen kita,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Ego Syahrial, Ego.

Sejumlah langkah diambil untuk mewujudkan komitmen ini. Di antaranya melakukan konversi energi pembangkit listrik dari bahan bakar fosil atau diesel menjadi gas. “ Singkat kata, sebelum kita masuk secara total kepada energi baru terbarukan, kebijkan transisinya adalah dengan menggunakan gas,” kata Ego.

Langkah berikutnya adalah tidak mengijinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Pulau Jawa. “Penambahan pembangkit listrik di Pulau Jawa hanya dibolehkan bila menggunakan EBT,” ujar Ego dalam diskusi yang dipanduk Wartawan Tempo Dheayu Jihan, ini.

Salah satu komitmen terhadap EBT akan ditunjukkan Pemerintah dengan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung, Kamis, 17 Desember 2020, di Waduk Cirata berkapasitas 145 MW dengan investasi sekitar Rp1,8 triliun. “Pada 2022 PLTS ini bisa masuk dan meningkatkan kapasitas listrik kita,” kata Ego.

Sebagian kalangan mendorong Penerintah untuk menjelaskan kepada publik perihal tahapan-tahpan dalam mencapai target EBT. “Kalau dikatakan ada masa transisi dengan menggunakan gas, sampai kapan masa transisi itu, dan bagaimana tahapannya,” ujar Ketua Yayasan Auriga Indonesia Timer Manurung.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, diperlukan terobosan investasi Pemerintah maupun swasta. “Pemerintah memiliki tugas untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian, baik pada konsumsi pemerintah maupun investasi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa yang menyampaikan keynote speech.

Menurutnya, defisit anggaran 2021 sebesar 5,7 persen, diyakini dapat memberi ruang yang cukup bagi Pemeritah untuuk memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional dan meredam dampak Covid-19.(*)