Setara Sebut Kepemimpinan Jokowi Suburkan Intoleransi di Indonesia

Senin, 16 November 2020 15:27 WIB

Presiden Joko Widodo melihat foto Almarhum Macmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar, tokoh dari Provinsi Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, 10 November 2020. Foto/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute menilai lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajarannya menguatkan intoleransi di Indonesia. Menurut Setara, pelemahan kepemimpinan nasional yang menyuburkan intoleransi itu makin terlihat di periode kedua Jokowi.

“Alih-alih membangkitkan harapan publik, tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan nasional dalam jaminan hak untuk beragama atau berkeyakinan secara merdeka sesuai dengan Konstitusi,” kata Direktur Riset Setara, Halili Hasan dalam siaran pers memperingati Hari Toleransi Internasional, Senin, 16 November 2020.

Menurut Halili, terpilihnya Jokowi pada 2014 sebetulnya memunculkan harapan publik terhadap meningkatnya toleransi. Namun, harapan itu memudar. Dia mengatakan politik akomodasi yang dipakai Jokowi di periode keduanya berkontribusi melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam pemajuan toleransi, kebebasan berkeyakinan dan hak asasi manusia.

Di tengah kepemimpinan nasional yang lemah, kata dia, basis sosial toleransi ikut memburuk. Hal itu ditandai dengan rendahnya kesalingpahaman antar identitas yang dipicu oleh pembiaran ekspresi kebencian atas nama agama oleh figur-figur publik dan politisasi agama. Meningkatnya segregasi sosial dan maraknya ekspresi terbuka mengenai intoleransi, pelanggaran hak serta kekerasan atas nama agama.

Selain itu, dia mengatakan lemahnya kepemimpinan nasional di bidang pemajuan toleransi dan kebebasan beragama dipertegas dengan buruknya kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Menteri Dalam Negeri tidak menunjukkan kinerja yang dibutuhkan untuk mengatasi praktik dan ekspresi intoleransi dan diskriminasi berbasis agama yang terjadi di tingkat daerah.

Advertising
Advertising

Kinerja Menteri Agama sejauh ini juga tidak menunjukkan terobosan yang dibutuhkan, mulai dari penataan institusional untuk memastikan jaminan seluruh agama, termasuk agama lokal atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mendapatkan rekognisi negara melalui Putusan MK, hingga kebijakan penanganan konservatisme keagamaan dan pelintiran kebencian (hate spin) dalam ruang-ruang penyiaran dan pengajaran keagamaan,baik formal maupun informal.

Karena itu, Halali mengatakan salah satu solusi untuk memajukan toleransi ialah dengan memperkuat gerakan masyarakat sipil. Dia bilang masyarakat sipil harus bekerja keras, dan saling membantu memperkuat literasi keagamaan, memperbanyak ruang perjumpaan lintas agama, menghadirkan narasi-narasi keagamaan yang sejuk dan moderat, serta melakukan program konkrit untuk membangun ketahanan sosial lintas identitas.

Berita terkait

Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi

11 jam lalu

Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi

"Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi entah punya niat baik kepada saya, ajudannya ini dikasih ke saya," ucap Prabowo.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kazakhstan di Dubai

12 jam lalu

Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kazakhstan di Dubai

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym Jomart-Tokayev saat menghadiri National Day Celebration Persatuan Emirat Arab.

Baca Selengkapnya

Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal di RS Siloam Semanggi, Sempat Dijenguk Jokowi

12 jam lalu

Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal di RS Siloam Semanggi, Sempat Dijenguk Jokowi

Mantan Kepala BNPB Doni Monardo dikabarkan wafat di RS Siloam Semanggi pada Minggu sore, 3 Desember 2023. Sebelumnya sempat dijenguk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

12 jam lalu

Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh dana US$ 1 triliun untuk mewujudkan target net zero emission (NZE) pada 2060.

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

14 jam lalu

Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

Para aktivis lingkungan yang terdiri dari Greenpeace, Save Our Borneo, LBH dan Walhi Kalimantan Tengah merespons pidato Jokowi di KTT COP28.

Baca Selengkapnya

Kepada Jokowi, Ganjar: Terima Kasih Sudah Membantu Saya Banyak

15 jam lalu

Kepada Jokowi, Ganjar: Terima Kasih Sudah Membantu Saya Banyak

Saat berbicara dengan Jokowi, Ganjar mengaku pernah percaya atau gede rumongso alias GR bahwa ia yang akan didukung.

Baca Selengkapnya

Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

19 jam lalu

Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Ahad siang, 3 Desember 2023, dimulai dari penarikan tiga uang logam oleh BI dari peredaran per 1 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Bertemu di Dubai, Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Situasi di Gaza

20 jam lalu

Bertemu di Dubai, Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Situasi di Gaza

Jokowi membahas perkembangan situasi di Gaza dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai

Baca Selengkapnya

Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

21 jam lalu

Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membantah anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi bersifat transaksional.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan

22 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan

Koalisi menilai kenaikan anggaran di Kemenhan tidak wajar karena dilakukan secara tiba-tiba dengan kenaikan fantastis dan menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya