Setara Sebut Kepemimpinan Jokowi Suburkan Intoleransi di Indonesia

Senin, 16 November 2020 15:27 WIB

Presiden Joko Widodo melihat foto Almarhum Macmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar, tokoh dari Provinsi Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, 10 November 2020. Foto/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute menilai lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajarannya menguatkan intoleransi di Indonesia. Menurut Setara, pelemahan kepemimpinan nasional yang menyuburkan intoleransi itu makin terlihat di periode kedua Jokowi.

“Alih-alih membangkitkan harapan publik, tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan nasional dalam jaminan hak untuk beragama atau berkeyakinan secara merdeka sesuai dengan Konstitusi,” kata Direktur Riset Setara, Halili Hasan dalam siaran pers memperingati Hari Toleransi Internasional, Senin, 16 November 2020.

Menurut Halili, terpilihnya Jokowi pada 2014 sebetulnya memunculkan harapan publik terhadap meningkatnya toleransi. Namun, harapan itu memudar. Dia mengatakan politik akomodasi yang dipakai Jokowi di periode keduanya berkontribusi melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam pemajuan toleransi, kebebasan berkeyakinan dan hak asasi manusia.

Di tengah kepemimpinan nasional yang lemah, kata dia, basis sosial toleransi ikut memburuk. Hal itu ditandai dengan rendahnya kesalingpahaman antar identitas yang dipicu oleh pembiaran ekspresi kebencian atas nama agama oleh figur-figur publik dan politisasi agama. Meningkatnya segregasi sosial dan maraknya ekspresi terbuka mengenai intoleransi, pelanggaran hak serta kekerasan atas nama agama.

Selain itu, dia mengatakan lemahnya kepemimpinan nasional di bidang pemajuan toleransi dan kebebasan beragama dipertegas dengan buruknya kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Menteri Dalam Negeri tidak menunjukkan kinerja yang dibutuhkan untuk mengatasi praktik dan ekspresi intoleransi dan diskriminasi berbasis agama yang terjadi di tingkat daerah.

Kinerja Menteri Agama sejauh ini juga tidak menunjukkan terobosan yang dibutuhkan, mulai dari penataan institusional untuk memastikan jaminan seluruh agama, termasuk agama lokal atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mendapatkan rekognisi negara melalui Putusan MK, hingga kebijakan penanganan konservatisme keagamaan dan pelintiran kebencian (hate spin) dalam ruang-ruang penyiaran dan pengajaran keagamaan,baik formal maupun informal.

Karena itu, Halali mengatakan salah satu solusi untuk memajukan toleransi ialah dengan memperkuat gerakan masyarakat sipil. Dia bilang masyarakat sipil harus bekerja keras, dan saling membantu memperkuat literasi keagamaan, memperbanyak ruang perjumpaan lintas agama, menghadirkan narasi-narasi keagamaan yang sejuk dan moderat, serta melakukan program konkrit untuk membangun ketahanan sosial lintas identitas.


Berita terkait

Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan

33 menit lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan

Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis berkaitan dengan pemenangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi, Puan Maharani Bahas Strategi Pemenangan PDIP di Pemilu 2024

48 menit lalu

Bertemu Jokowi, Puan Maharani Bahas Strategi Pemenangan PDIP di Pemilu 2024

Puan Maharani menyebut pertemuannya dengan Jokowi dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dan Ketua DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus Mensesneg

2 jam lalu

Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus Mensesneg

Faldo Maldini kerap balas kritikan BEM UI kepada pemerintah. Padahal dulu ia pernah jabat Ketua BEM UI, kini jadi Staf khusus Mensesneg dan kader PSI.

Baca Selengkapnya

Melongok Potensi Bandara Kertajati yang Bakal Dilego ke Pihak Asing

3 jam lalu

Melongok Potensi Bandara Kertajati yang Bakal Dilego ke Pihak Asing

Bandara Kertajati di Jawa Barat yang rencananya bakal dilego ke pihak asing menyimpan potensi yang tak kalah dengan Bandara International Yogyakarta.

Baca Selengkapnya

Jalur Kereta Roda Karet IKN akan Dibangun di Samping Tol Balikpapan Penajam

4 jam lalu

Jalur Kereta Roda Karet IKN akan Dibangun di Samping Tol Balikpapan Penajam

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jalur kereta roda karet di IKN Nusantara akan dibangun di samping jalan tol Balikpapan-Penajam.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Cuti Bersama Lebaran Bertambah Satu Hari, Pesan Jokowi terkait Penjualan Bandara Kertajati ke Investor Asing

6 jam lalu

Terpopuler: Cuti Bersama Lebaran Bertambah Satu Hari, Pesan Jokowi terkait Penjualan Bandara Kertajati ke Investor Asing

Terpopuler: Jadwal cuti bersama Lebaran bertambah satu hari, pesan Presiden Jokowi terkait penjualan Bandara Kertajati ke investor asing.

Baca Selengkapnya

PBNU dan PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal Jokowi Larang Buka Puasa Bersama

6 jam lalu

PBNU dan PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal Jokowi Larang Buka Puasa Bersama

PBNU dan PP Muhammadiyah angkat bicara soal Jokowi larang buka puasa bersama. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Ternyata Ini Alasan Cuti Bersama Lebaran Diusulkan Bertambah Satu Hari

7 jam lalu

Ternyata Ini Alasan Cuti Bersama Lebaran Diusulkan Bertambah Satu Hari

Pemerintah mengubah jadwal cuti bersama lebaran. Jumlah cuti bersama bertambah satu hari. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Alihkan Anggaran Buka Puasa Bersama Jadi Bantuan Sembako

15 jam lalu

Zulhas Alihkan Anggaran Buka Puasa Bersama Jadi Bantuan Sembako

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bakal mengalihkan anggaran buka puasa bersama menjadi bantuan sembako untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

Gara-gara ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Konsumsi di Acara Kemenhub Dibawa Pulang

16 jam lalu

Gara-gara ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Konsumsi di Acara Kemenhub Dibawa Pulang

Konsumsi untuk peserta acara Kementerian Perhubungan terpaksa tidak diperkenankan dimakan di tempat karena ASN dilarang buka puasa bersama.

Baca Selengkapnya