Warga membawa paket bantuan sembako Presiden miliknya di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2020. Pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, klaster perlindungan sosial, yang direalisasikan melalui berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos akan tetap diteruskan pada 2021. Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 November 2020.
Menurut Muhadjir Effendy beberapa program bansos reguler rencananya tetap dilaksanakan pada 2021 seperti sebelumnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Sementara itu, untuk bansos non-reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021. "Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati," kata Muhadjir.
Ia mengatakan bahwa dalam RTM juga dilakukan pembahasan adjustment anggaran program bansos 2021 yang ada. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, adjustment buat anggaran mempertahankan nilai indeks Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti pada 2020, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan.
Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021. "Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden," ujarnya.
Terhadap penyesuaian anggaran bansos, dia mengatakan, nantinya akan dibawa ke rapat kabinet terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diambil oleh Presiden. "Kami harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kami harap sudah dibawa ke rapat terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kami harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan," tutur Muhadjir.
