Dosen Hukum Lingkungan UGM Nilai UU Cipta Kerja Ambisius dan Tak Masuk Akal

Reporter

Tempo.co

Selasa, 13 Oktober 2020 17:38 WIB

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng menggelar aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Senin, 12 Oktober 2020. Massa membubarkan diri dengan damai usai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hadir untuk menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa yang dihadiri sekitar 3.000 buruh. ANTARA/Aji Styawan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gajah Mada Totok Dwi Diantoro menganggap Undang-Undang atau UU Cipta Kerja ambisius dan tidak masuk akal. Hal itu disebabkan upaya para pengusung UU tersebut memformulasikan lebih dari 70 UU ke dalam satu wadah yang kemudian diberikan justifikasi sebagai metode omnibus law.

“Yang kita tahu UU Cipta kerja orientasinya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menarik investasi setinggi-tingginya. Melihat orientasi ini, sesungguhnya kalau kita mau cara sederhana ya, tidak usah baca saja kita ngerti,” ujar dia dalam webinar pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Dia menyoroti salah satu konsekuensi dari dibentuknya omnibus law Cipta Kerja. Yaitu persoalan lingkungan dan Sumber Daya Alam, termasuk UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 yang mengalami perubahan.

Konsekuensi perubahan UU tersebut, ujar dia, yaitu upaya menarik investasi setinggi-tingginya dan pertumbuhan ekonomi bisa didorong secepat mungkin. “Konsekuensi dipoles dalam rangka untuk menyesuaikan orientasi dari UU ini,” ungkap Totok.

Karena itu, kata dia, beberapa hal yang dianggap hambatan oleh para pengusung UU itu harus dieleminasi atau diturunkan sedemikian rupa. Sehingga tak menjadi hambatan dalam kepentingan investasi.

MUHAMMAD BAQIR

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios

5 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios

Manajer investasi usaha bidang konvensional berpatokan pada pasar bebas.

Baca Selengkapnya

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

18 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

3 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

3 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

4 hari lalu

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama

Baca Selengkapnya

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

5 hari lalu

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.

Baca Selengkapnya