Viral DPR Diubah Dewan Pengkhianat Rakyat di Situsnya, Sekjen: Itu Semua Editan

Kamis, 8 Oktober 2020 13:25 WIB

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan ada upaya peretasan terhadap situs DPR RI sejak Senin malam hingga hari ini. "Dan (akses) masih berat di website DPR. Itu memang ada upaya untuk meng-hack," katanya saat dihubungi, Kamis, 8 Oktober 2020.

Namun Indra membantah jika tulisan Dewan Perwakilan Rakyat di tampilan muka situs DPR RI diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. "Itu semua editan. Nggak ada. Itu cuma editan aja," tuturnya.

Sebelumnya, sebuah video singkat dari akun TikTok @donie.chandra menayangkan tampilan muka web dpr.go.id yang tulisan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia.

"Anjir ini siapa yang ngubah, cuy," tulis akun @donie.chandra di dalam videonya itu seperti dilihat Tempo, Kamis, 8 Oktober 2020.

Saat Tempo mencoba mengunjunginya pagi tadi sekitar pukul 7.00 WIB, web DPR sudah tidak bisa diakses. "An error occurred while processing your request. Reference #102.1aa20017.1602119193.1c75bfed".

Advertising
Advertising

Belum diketahui alasan peretasan situs DPR RI itu. Namun kata-kata "DPR Penghianat" sempat menjadi trending topic di Twitter setelah UU Cipta Kerja ditetapkan.

Regulasi bertipe omnibus law yang diusulkan pemerintah itu memang banyak mendapat kritik dari berbagai kelompok masyarakat, buruh, hingga organisasi agama. Unjuk rasa dan aksi mogok kerja di berbagai tempat di Indonesia pun bergulir sejak Selasa hingga hari ini sebagai bentuk protes.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

21 jam lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

23 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Aplikasi Soal UTBK Mati Tanpa Upaya Peretasan, Pengamat Siber: Memalukan

2 hari lalu

Aplikasi Soal UTBK Mati Tanpa Upaya Peretasan, Pengamat Siber: Memalukan

Kejadian pada hari pertama UTBK itu tidak ada indikasi kesengajaan menunda waktu tes untuk mendapatkan bocoran jawaban.

Baca Selengkapnya

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

2 hari lalu

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

Keberadaan UU Cipta Kerja tidak memberi jaminan dan semakin membuat buruh rentan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

3 hari lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya