Sambangi Samsat Jakarta Utara dan Pusat, KPK Minta 3 Layanan Ini Dibenahi
Reporter
M Rosseno Aji
Editor
Eko Ari Wibowo
Kamis, 8 Oktober 2020 06:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambangi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, pada Rabu, 7 Oktober 2020.
“KPK menggandeng Pemda DKI Jakarta untuk bersinergi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk penataan pengelolaan tiap mata pajak,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda dalam keterangan tertulisnya, Rabu 7 Oktober 2020.
KPK mengatakan penataan layanan publik akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kenaikan potensi penerimaan keuangan daerah. Terkait layanan di Samsat Jakarta Utara dan Pusat, dari pantauan KPK, kata dia, ada beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti antrian panjang, tata kelola dokumen, dan sistem teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman.
Menurut dia berdasarkan hasil telaah Lembaga Survei Populi Center secara umum penduduk DKI Jakarta belum sepenuhnya puas terhadap layanan publik di wilayahnya. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda DKI Jakarta masih relatif rendah, yakni 47,8 persen.
“Oleh karenanya, perbaikan layanan publik perlu menjadi bagian dari fokus kerja Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat yang datang ke Kantor Samsat untuk membayar pajak seharusnya dilayani dengan baik. Ini konsen KPK untuk membenahi layanan publik,” kata Linda.
Menanggapi KPK, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Pusat. Tapi, katanya, pihaknya akan mendorong perbaikan dengan mengupayakan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang muncul.
Tsani mengatakan telah meminta jajaran pengelola Samsat Jakarta Utara dan Pusat menyampaikan masalah-masalah apa saja yang muncul dalam menjalankan layanan publiknya.
“Saya melihat kenyataan. Butuh waktu untuk membenahi. Tapi, kita harus melakukan terobosan. Ada rata-rata sekitar 2.000 kunjungan ke Samsat per hari. Kita harus mencari jalan keluar, dan harus dibuatkan peta jalan (roadmap) pembenahan masalahnya. Saya senang bila aparat saya melaporkan masalah ke saya, dan saya ingin bersama-sama menyelesaikannya,” ucap Tsani.
