TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan sejumlah masalah strategis yang dihadapi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Kami memaparkan permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina, serta solusi permasalahan tersebut dan kita dalam dukungan yag kami perlukan dari KPK," kata Nicke dalam konferensi pers, Jumat, 2 Oktober 2020.

Masalah pertama di bidang hulu dan migas. Nicke menjelaskan tren produksi dan cadangan sedang menurun, dan Indonesia sudah menjadi importir. Ia mengatakan cadangan hulu migas saat ini hanya sekitar 7 tahun, sehingga perlu ada upaya strategis untuk meningkatkan produksi eksisting maupun area baru.

Masalah berikutnya terkait kilang. Nicke menyampaikan bahwa sebagian produksi BBM masih tergantung pada impor. Sehingga, Pertamina harus menambah kilang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Masalah ketiga berkaitan dengan distribusi. Nicke mengatakan perusahaan ingin membangun SPBU di seluruh desa agar masyarakat menikmati akses energi secara sama dengan harga terjangkau. Sebab, saat ini SPBU baru ada 70 ribu. Sedangkan jumlah desa ada 77 ribu.

Selanjutnya terkait penyelamatan aset. Menurut Nicke, Pertamina dan KPK sudah bekerja sama untuk menyelamatkan aset dan mengoptimalkannya untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

"Pertamina berhasil selamatkan Rp 9,5 triliun nilai asetnya. Dan aset akan kita optimalkan, berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut," ujarnya.

FRISKI RIANA