Tangani Covid-19, Epidemolog Minta Pemerintah Tak Hanya Fokus di 9 Provinsi

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 22 September 2020 06:05 WIB

Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di kawasan Pasar Keputran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 17 September 2020. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 500 kuota tes usap secara gratis bagi warga Surabaya yang melintas di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemolog dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif mengatakan pemerintah seharusnya tak hanya fokus di sembilan provinsi saja dalam menangani Covid-19. Menurutnya masih ada 11 provinsi lain yang justru kondisinya lebih berpotensi memunculkan bahaya baru.

"Ada provinsi bukan prioritas meningkat dengan tajam, misal Riau, Aceh, Sumatera Barat. Lampung juga meski kasusnya kecil, tapi peningkatannya terhitung tinggi. Pemerintah jangan hanya mengamati sembilan provinsi saja," ujar Syahrizal saat dihubungi Tempo, Senin, 21 September 2020.

Syahrizal berujar sembilan provinsi yang diprioritaskan memang berisikan 64 persen penduduk Indonesia. Selain itu jumlah kasusnya mencapai 71 persen total kasus nasional. Namun dari catatan Syahrizal, sembilan provinsi itu terakhir justru jumlah kasusnya menurun. "Saya amati datanya dalam 20 hari terakhir peningkatan kasus relatif menurun," kata dia.

Syahrizal menegaskan penanganan Covid-19 di Indonesia mempunyai kekhususan dan tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kekhasan Indonesia yang dapat jadi kunci penanganan covid, adalah ketidak tergantungannya dari pemerintah pusat. Kecuali DKI Jakarta, ia menilai yang punya kekuatan, punya uang, aparat, dan sumber daya manusia adalah adalah wali kota dan bupati. "Sayangnya bupati dan wali kota kita tak punya kapasitas yang sama untuk menanggulangi wabah," kata Syahrizal.

Karena itu pula ia menilai langkah yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menanggulangi Covid-19 di sembilan provinsi tersebut tidak tepat. Luhut memilih rapat dengan para gubernur semata. Syahrizal mengatakan Luhut langsung memberi instruksi khusus dan detail pada bupati dan wali kota. "Pak Luhut enggak usah koordinasi, tapi instruksi saja, dengan otoritas beliau, sembilan provinsi itu diinstruksikan di tingkat wali kota dan bupati harus melakukan apa," kata Syahrizal.

Berita terkait

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

14 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

1 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya