Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa kader saat Bimbingan Teknis Pilkada Serentak 2020 bagi Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara di Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kader Golkar membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada 2020.
"Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu 30 Agustus.
Bahkan, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang.
Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan. Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024.
"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.
Airlangga juga mengingatkan jika pada pandemi COVID-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda.
Airlangga Hartarto pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang. "Pandemi COVID-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.
