TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) belum menerima surat permohonan resmi dari Kejaksaan Agung dan Polri terkait bantuan menelusuri dana dalam kasus Djoko Tjandra yang memiliki nama asli Joko Tjandra.

"Saya sudah dengar, mungkin suratnya belum sampai kepada kami. Tapi kami siap untuk mendukung Kejaksaan Agung dan Polri apabila diminta," ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae saat dihubungi pada Jumat, 7 Agustus 2020.

Dua institusi hukum sebelumnya menyatakan telah menggandeng PPATK untuk membantu melacak aliran dana dalam kasus Djoko Tjandra.

Untuk Kejaksaan Agung, aliran dana diduga ada dari Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diketahui pernah bepergian ke luar negeri sebanyak sembilan kali tanpa seizin atasan, di mana dalam agenda perginya itu, ia diduga bertemu Djoko Tjandra saat masih menjadi buron.

Sementara untuk di Polri, penyidik meminta PPATK untuk membantu mencari aliran dana dari Djoko Tjandra kepada Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu dinyatakan menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Prasetijo bahkan ikut mendampingi saat Djoko Tjandra pergi ke Pontianak. Selain itu, dia, Prasetijo, juga memfasilitasi pembuatan surat bebas Covid-19.

ANDITA RAHMA