TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada pergeseran opini publik terkait Covid-19 dari dimensi kesehatan ke dimensi ekonomi. Burhanuddin mengatakan pergeseran dimensi ini terjadi selama dua bulan terakhir secara signifikan.

"Ada perubahan yang luar biasa selama dua bulan terakhir yang membuat masyarakat sepertinya mulai bergeser dari dimensi public health ke dimensi ekonomi," kata Burhanuddin dalam rilis virtual, Selasa, 21 Juli 2020.

Burhanuddin menyatakan pergeseran ini tertangkap dari sigi Indikator pada 13-16 Juli 2020 terhadap 1.200 responden. Menurut Burhanuddin, sebanyak 57 persen responden menganggap keadaan ekonomi nasional buruk dan 12,2 persen menganggap ekonomi sangat buruk.

Meski begitu, angka ini menurun dibanding sigi pada Mei yang mencatat 81 persen responden menganggap kondisi ekonomi nasional buruk.

Dari sisi ekonomi rumah tangga, sebanyak 71,5 persen responden menyatakan ekonomi lebih buruk di bulan Juli ini. Tren ini pun menurun dari bulan Mei, di mana sebanyak 83,7 persen responden menganggap ekonomi rumah tangga lebih buruk.

Begitu pula dari sisi pendapatan rumah tangga setelah pandemi. Sebanyak 75,7 persen responden menyatakan pendapatan rumah tangga menurun setelah pandemi dan 20,1 persen menyatakan pendapatannya tetap.

Pada Mei lalu, responden yang menyatakan pendapatannya menurun sebesar 86,1 persen, sedangkan hanya 12,7 persen yang menyatakan pendapatannya tetap.

Dari sisi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sigi teranyar Indikator mencatatat 60,6 persen responden menyatakan PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan. Hanya 34,7 persen yang berpendapat sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid-19 bisa diatasi.

"Saat ini antara kesehatan masyarakat dan perekonomian tampak lebih berimbang," kata Burhanuddin.

Pada Mei 2020, mayoritas atau 60,7 persen responden berpendapat pemerintah sebaiknya memprioritaskan masalah kesehatan. Sedangkan 33,9 persen menyatakan agar masalah ekonomi menjadi prioritas.

Tren ini berbalik pada sigi bulan Juli yang mencatat sebanyak 47,9 persen responden meminta pemerintah memprioritaskan masalah perekonomian dan 45 persen responden meminta masalah kesehatan menjadi prioritas.

Survei ini dilakukan melalui telepon terhadap 1.200 responden yang diacak dari data responden survei tatap muka langsung Indikator pada Maret 2018-Maret 2020. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.