Menteri Koperasi Terima 118 Sertifikat Merek Bagi KUMKM dari Menkumham
Jumat, 17 Juli 2020 13:43 WIB
INFO NASIONAL-- Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk meningkatkan daya saing KUMKM sekaligus melestarikan, menjaga kualitas dan melindungi karya intelektual Anak Bangsa. Upaya ini harus dibarengi dengan langkah-langkah perlindungan dalam bentuk Sertifikat Merek bagi para pelaku KUMKM di Tanah Air.
Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga agar kepemilikan dari Produk Asli Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak lain, khususnya produk-produk yang akan diekspor ke luar negeri.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, memberikan apresiasi atas penyerahan 118 Sertifikat Hak Merek KUMKM dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan mendapatkan sertifikat merek, pelaku usaha akan menjadi semakin percaya diri dalam menjalankan usahanya. Mengingat sengketa merek di Indonesia pun kerap kali terjadi, dengan adanya sertifikat merek ini KUMKM bisa mendapatkan kepastian hukum atas merek yg dimilikinya sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi bisnis KUMKM” ujar Teten Masduki, usai menerima secara simbolis Sertifikat Hak Merek KUMKM dari Menkumham Yasonna H. Laoly, di Kantor Kemenkum HAM Jakarta, Jumat (17/7/2020) .
Menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM dalam gerakan kampanye nasional #BANGGABUATANINDONESIA juga mendorong pemilikan atas kekayaan intelektual produk KUMKM melalui Program Fasilitasi Pendaftaran (HKI), baik merek, hak cipta, desain industri dan indikasi geografis produk KUMKM.
“Sejak 2015 Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan dan melakukan penyederhanaan proses pendaftaran untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual dan kebijakan afirmatif khusus KUMKM,” katanya.
MenKopUKM menjelaskan, jumlah fasilitasi HKI sejak tahun 2015 hingga 2020 sebanyak 10.912 UMKM, dimana dengan mendapatkan sertifikat merek, rata-rata KUMKM mengalami kenaikan omset usaha sebesar 33.60%, terutama dari sektor makanan dan minuman.
Pihaknya juga berjanji, dalam upaya mendorong komoditi/produk UMKM memasuki pasar global, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Hukum dan HAM akan terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan, tentang pentingnya melindungi hak intelektual, serta memberikan kemudahan prosedur dalam hal akses pendaftaran.
“Kolaborasi merupakan kunci sukses untuk memajukan UMKM Indonesia, untuk itu saya berharap kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus berlanjut untuk kemajuan KUMKM agar mampu bertahan dan merajai pasar lokal maupun global di tengah pandemi Covid-19,” tuturnya.(*)
