Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat, Mandek Sejak 2009

Jumat, 17 Juli 2020 06:46 WIB

Seorang peserta aksi menunjukkan stiker berisi tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat saat melakukan aksi damai di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 24 Januari 2016. Sejumlah tanah adat di beberapa suku di Indonesia banyak dieksploitasi secara komersial untuk keuntungan pihak tertentu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Masyarakat Adat telah berlangsung bertahun-tahun. Sampai saat ini pembahasannya belum kunjung rampung.

"Pengesahan dan masa depan RUU ini masih buram," kata Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara atau Perempuan AMAN, Devi Anggraini, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Tempo mengumpulkan sejumlah fakta sepanjang perjalanan pembahasan RUU ini.

2009-2014

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi yang menaungi Perempuan AMAN, mencatat RUU ini sudah dibahas DPR sejak 2009 hingga 2014. Namun lima tahun berlalu, RUU Masyarakat Ada tidak kunjung disahkan.

Juli 2018

Advertising
Advertising

RUU ini kemudian masuk ke DPR. 19 Juli 2018, rapat kerja Badan Legislasi DPR dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Desa saat itu, Eko Putro Sandjojo, mengatakan RUU Masyarakat Adat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian hak ekonomi dari masyarakat adat agar bisa berkembang. "Sebagaimana kita ketahui banyak daerah-daerah adat atau desa-desa adat yang masih masuk daerah tertinggal dan menjadi kantong-kantong kemiskinan di negara ini," kata dia.

Februari 2019

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan RUU ini terancam diabaikan oleh pemerintah. Sebab, pengesahan RUU Masyarakat Adat masih terus terombang-ambing. "Menjelang Pemilu 17 April 2019, menjadi momentum politik yang mendebarkan bagi Masyarakat Adat. Karena momentum ini menjadi penanda kuat bahwa RUU Masyarakat Adat sekali lagi diabaikan oleh pemerintah," ujar mereka dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Februari 2019.

Desember 2019

Hingga akhir tahun lalu, pembahasan RUU ini masih terus berjalan. Tapi saat itu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Sulaeman L. Hamzah mengatakan partainya tetap berkomitmen dengan RUU ini.

Salah satunya, kata dia, ketika Nasdem mengusulkan RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas dengan nomor urut 2. “Partai NasDem juga akan terus mengawal dan memperjuangkan," kata dia.

Di tengah mandeknya pembahasan RUU, puluhan masyarakat adat pun disebut terus menjadi korban kriminalisasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat sepanjang Januari hingga awal Desember 2019, setidaknya 51 anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi.

Juli 2020

Maka Juli 2020, Perempuan AMAN belum melihat tanda-tanda RUU ini akan segera rampung. Padahal bagi Devi, RUU Masyarakat Adat akan menjadi sebuah instrumen hukum yang memasukkan masyarakat adat ke dalam kehidupan bernegara.

RUU ini juga mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. Sampai saat ini, Devi menyebut perempuan adat sampai masih mengalami diskriminasi berlapis.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

58 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

5 jam lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

6 jam lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

8 jam lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

9 jam lalu

DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

10 jam lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

13 jam lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

1 hari lalu

DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

Komisi IX mendorong kementerian mengevaluasi regulasi soal pemberian THR bagi pekerja bukan penerima upah (PHBU), seperti pengemudi ojol.

Baca Selengkapnya