Geledah Rumah Dinas Wali Kota Banjar, Tim KPK Sita 2 Koper Besar

Editor

Amirullah

Jumat, 10 Juli 2020 20:41 WIB

Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih di Jalan Masjid Agung, Kota Banjar, Jawa Barat.

Pantauan tempo, penyidik KPK datang ke rumah dinas wali kota atau pendopo pada Jumat 10 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, dengan menggunakan dua mobil Toyota Inova berwarna abu dan hitam berplat nomor B. Kedua mobil itu diparkir di samping pendopo.

Lima personel KPK berpakaian bebas kemudian masuk ke Pendopo Kota Banjar. Mereka dikawal dua anggota polisi berseragam, lengkap dengan senjata laras panjang.

Sekitar pukul 15.45 WIB, lima personel penyidik keluar dari pendopo. Mereka terlihat membawa dua koper ukuran besar berwarna biru dan oranye dan langsung memasukkan ke bagasi mobil yang terparkir di samping pendopo.

Tak ada satupun penyidik KPK yang bersedia menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Usai memasukkan koper ke bagasi mobil, para penyidik naik ke mobil masing-masing.

Advertising
Advertising

Sumber Tempo mengungkapkan, sehari sebelumnya, Kamis 9 Juli malam, para penyidik KPK juga mendatangi kantor sebuah perusahaan swasta (PT PMG) di Kota Banjar. Serupa dengan di pendopo, saat menyambangi kantor perusahaan swasta tersebut penyidik dikawal dua personel kepolisian bersenjata laras panjang.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK saat ini tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP) Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Tim penyidik (KPK) kata Ali, tengah melakukan pengumpulan alat bukti, di antaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan. "Penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar, termasuk di antaranya di Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR-PKP Kota Banjar," terangnya kepada Tempo melalui pesan singkat.

Namun kata Ali, saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan detail para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman tersangka akan disampaikan Pimpinan KPK saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

"Perkembangan berikutnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," ujarnya.

ROMMY ROOSYANA

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

8 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

10 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

12 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

20 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya