TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengkritik pelaksanaan upacara Hari Bhayangkara ke-74 di Komisi Pemberantasan Korupsi. ICW menuding upacara itu adalah konsekuensi dari pilihan Ketua KPK Firli Bahuri yang menolak mundur dari kepolisian.

"Tindakan merayakan hari Bhayangkara di gedung KPK itu merupakan konsekuensi logis dari sikap Komjen Firli Bahuri yang menolak mundur sebagai anggota kepolisian," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2020.

Kurnia mengatakan status dobel Firli sebagai Ketua KPK sekaligus bawahan Kapolri berpotensi menciptakan loyalitas ganda. Selain itu, Kurnia mengatakan rawan terjadi konflik kepentingan. Terlebih, bila KPK menangani perkara yang menyentuh oknum kepolisian.

"Selain itu, yang bersangkutan juga tidak memahami bahwa gedung KPK itu dipergunakan untuk menjalani aktivitas yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, bukan justru untuk merayakan hari lahir institusi tertentu," kata dia.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan upacara HUT Bhayangkara dilaksanakan di KPK karena pandemi Covid-19. Dia mengatakan upacara biasanya dilakukan di Mabes Polri. Pimpinan dan pejabat struktural dari instansi Polri hadir di sana. "Tapi karena sekarang suasana covid maka dilakukan secara virtual dari gedung KPK," kata Ali.

Setelah upacara itu, Firli dan para pejabat yang berasal dari Polri melakukan syukuran. Pelaksanaan syukuran dilakukan dengan memotong tumpeng. Menurut Ali, pelaksanaan syukuran sudah lama dilakukan di KPK. "Baik itu saat ultah Polri maupun Kejaksaan," kata dia.