Pemerintah Genjot Produksi Alat Tes PCR 2 Juta per Bulan

Reporter

Egi Adyatama

Senin, 22 Juni 2020 20:19 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo dan Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. ANTARA/POOL/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersiap untuk meningkatkan produksi alat tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis Covid-19. Alat tes tersebut telah diproduksi dengan kapasitas sebanyak 50 ribu per minggunya oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Bio Farma.

"Polymerase chain reaction itu sebetulnya sudah bisa diproduksi mandiri di Indonesia. Kemarin saya berkunjung ke Bio Farma itu di sana sudah bisa memproduksi 50 ribu per minggu," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah bertemu Presiden di Istana Merdeka, Senin, 22 Juni 2020.

Muhadjir datang bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Ia mengatakan bahwa kebutuhan alat tes PCR di dalam negeri sebisa mungkin juga harus dapat dipenuhi oleh Bio Farma. "Kalau itu (Bio Farma) bisa melipatgandakan produksinya sampai 2 juta per bulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan beliau sangat mendukung," kata Muhadjir

Ia mengatakan Jokowi sangat mendukung langkah ini. Bahkan pemerintah berencana memanfaatkan sarana berupa gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium produksi vaksin flu burung. Bangunan itu akan digunakan sebagai lokasi produksi PCR.

Nantinya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi Bio Farma, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Menteri Kesehatan akan berkoordinasi untuk dapat segera mewujudkan rencana tersebut.

Muhadjir menuturkan pihak Bio Farma akan menyiapkan desain konstruksi untuk fasilitas produksi di mana Kementerian PUPR akan melakukan rekonstruksi gedung berdasarkan desain tersebut.

"Bapak Presiden sudah menyetujui dan nanti akan segera diadakan koordinasi antara Kementerian BUMN yang membawahi Bio Farma dengan Menteri PUPR dan Menteri Kesehatan untuk bagaimana supaya PCR itu bisa betul-betul diproduksi di dalam negeri sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan impor," kata dia.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

22 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

1 hari lalu

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam sebulan terakhir.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

7 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

7 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

8 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

8 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya