TEMPO.CO, Jakarta - Istana menyatakan terbuka akan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani Covid-19, menurun signifikan. Jika pada Februari lalu, 70,8 persen masyarakat puas akan kinerja pemerintah, Mei ini tingkat kepuasan publik akan kinerja pemerintah turun signifikan menjadi 56,4 persen.

Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, publik berhak menilai kinerja pemerintah. “Terpenting, presiden dan jajarannya sudah bekerja ekstra keras untuk mengatasi Covid-19. Manajemen satu data disiapkan, tes massal dilakukan dan sudah melewati 10 ribu per hari, tracing contact berbasis IT dilakukan secara agresif, faskes, alkes dan tenaga medis disiapkan dengan baik,” ujar Donny saat dihubungi Tempo pada Senin, 8 Juni 2020.

Menariknya, hasil survei Indikator yang dirilis kemarin, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih cukup tinggi. Kendati, kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat menurun.

Partai di luar pendukung pemerintah menilai, hasil survei tersebut menunjukkan perombakan kabinet mesti dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Kepuasan publik akan pemerintah pusat turun, tapi rating-nya Pak Jokowi masih cukup tinggi. Ini tanda-tanda reshuffle makin dekat nampaknya,” ujar Mardani dalam diskusi daring, Ahad, 7 Juni 2020.

Donny Gahral mengatakan, reshuffle tentu merupakan hak prerogatif presiden, ihwal kapan dan bagaimananya tergantung presiden. Hingga akhir Mei lalu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan belum ada rencana perombakan kabinet. “Tidak ada, semua bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya, akhir Mei lalu.