Mensos Minta Kantor Pos Buka Sampai Jam 10 Malam

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 19 Mei 2020 14:19 WIB

Warga mengantre untuk mendapatkan bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Jumat, 15 Mei 2020. Sebagian besar warga tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan mengantre tanpa jaga jarak. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara meminta Kantos Pos Indonesia membuka semua loket dan menambah jam operasi hingga pukul 22.00 guna mempercepat penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“PT Pos sudah saya perintahkan membuka semua loket pembayaran tambahan dan menambah jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam. Kami minta bantuan teman-teman media untuk ikut mengawasi,” ujar Juliari usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin presiden via telekonferensi, Selasa, 19 Mei 2020.

Juliari mengatakan, penyaluran bantuan tunai tahap pertama ini ditargetkan bisa tersalurkan kepada sekitar 8,3 juta Kepala Keluarga dari total target 9 Juta KK, menjelang Idul Fitri atau maksimal pada hari pertama Lebaran. Adapun 700 ribu KK lainya belum terdata oleh daerah dan penyaluran bantuan akan diberikan menyusul.

Data per hari ini, kata Juliari, bantuan tunai dengan besaran Rp600 ribu telah diterima oleh sekiar 3,7 juta KK atau sekitar 44,5 persen dari jumlah penerima manfaat. Sisanya, sekitar 4,6 juta KK yang akan dikebut penyalurannya sampai dengan Sabtu pekan ini.

Untuk mengejar target tersebut, Juliari meminta PT Pos Indonesia harus bisa menyalurkan bantuan kepada sekitar 800 KK per hari, mulai 19 Mei-23 Mei.

Advertising
Advertising

Jika loket pembayaran di kantor pos tidak cukup, Juliari meminta PT Pos Indonesia juga bisa memanfaatkan kantor kelurahan dan balai desa serta membuat outlet-outlet di luar kantor. “Bisa bikin outlet pakai tenda dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” ujar politikus PDIP ini.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

3 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

8 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

10 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

10 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

12 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

12 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

12 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya