DPR Minta Kemenag Perhatikan Nasib Kiai dan Da'i di Masa Pandemi

Reporter

Fikri Arigi

Senin, 11 Mei 2020 22:35 WIB

Ace Hasan Syadzily. Instagram/@ace.hasan.syadzily

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama untuk memperhatikan nasib kiai kampung dan guru ngaji selama pandemi Covid-19 ini. Menurut Ace profesi itu tidak bisa mendapatkan upah dari kegiatan dakwah seperti sebelum pandemi.

"Bulan Ramadan ini untuk para kiai, para da'i, khotib merupakan ladang untuk mendapatkan berkah. Setidaknya berkat. Namun gara-gara Covid-19 ini tidak ada kultum dalam tarawih yang berarti setidaknya, mohon maaf, sekali kultum biasanya para ustadz mendapat 500 ribu sampe 1 juta sekarang mereka sama sekali nggak dapat," kata Ace dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama di DPR RI, Jakarta, Senin, 11 Mei 2020.

Ace meminta nasib mereka bisa diperhatikan oleh Kemenag, karena profesi tersebut berada di ranah Kemenag. Menurut Ace para pembimbing beragama ini sangat penting untuk diperhatikan, di luar profesi lain yang juga terdampak saat ini.

Ia mengusulkan agar Kemenag menyampaikan kepada presiden untuk mengalokasikan anggaran stimulus fiskal bagi para tokoh agama. Bukan hanya stimulus ekonomi bagi para pengusaha yang menurutnya jelas sudah kaya.

"Tapi para guru ngaji, kemudian tokoh ulama itu juga, tokoh pesantren itu juga menurut saya penting untuk diperhatikan walaupun saya yakin mereka tidak meminta. Tapi negara harus hadir memikirkan mereka," tuturnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei

11 jam lalu

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei

Total kuota jemaah haji Indonesia tahun ini adalah 241.000 orang.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

23 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kemenag Gelar Penyuluh Agama Islam Award 2024, Bisa Dapat Tunjangan Rp 25 Juta

2 hari lalu

Kemenag Gelar Penyuluh Agama Islam Award 2024, Bisa Dapat Tunjangan Rp 25 Juta

Kemenag akan menggelar penyuluh agama Islam Award 2024.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya