TEMPO.CO, Jakarta - Kasus meninggalnya anak buah kapal asal Indonesia di kapal milik perusahaan Cina, membuat beberapa organisasi serikat buruh mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 188. Tujuannya agar ABK mendapat kepastian hukum.
"Kami harapkan pemerintah segera meratifikasi konverensi ILO c188, sehingga mendapat kepastian hukum," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis, 7 Mei 2020.
Menurutnya kasus seperti ini telah berulang kali terjadi. Ia meragukan keseriusan pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara asal kapal dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini.
Ilyas juga menyatakan bahwa rangkaian kasus hilangnya nyawa ABK Indonesia tersebut menjadi indikasi kuat bahwa ada kondisi kerja sangat buruk dan eksploitatif yang dialami oleh para ABK. “Kami menduga perusahaan pemilik kapal sangat lalai dalam memastikan kondisi kerja yang aman, sehat dan manusiawi di setiap kapalnya,” ungkap Ilyas.
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno menyoroti bahwa masih amburadulnya kebijakan dan pengawasan tata kelola perekrutan ABK perikanan hingga saat ini menyebabkan setiap WNI yang ditempatkan dan bekerja di atas kapal ikan asing sangat rentan dieksploitasi. Selain itu mereka juga sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Untuk itu ia menekankan pentingnya diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata laksana perekrutan dan penempatan ABK sebagai turunan. Selain Peraturan Pemerintah, sama dengan Ilyas, Hariyanto juga menekankan pentingnya ratifikasi instrumen hukum internasional Konvensi ILO 188.
“Ketidakjelasan aturan di dalam negeri juga akan melemahkan posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional, apalagi jika sejumlah instrumen internasional kunci seperti Konvensi ILO 188 belum diratifikasi,” ucap Hariyanto.
