TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait akan segera menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas soal skenario arus mudik lebaran di tengah wabah Corona.

"Keputusan soal mudik ini akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas dalam waktu dekat," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 Maret 2020.

Adita mengatakan, pada dasarnya Kemenhub mendukung agar masyarakat tidak mudik untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 ini. "Apalagi jika mudik dilakukan dari wilayah epicentrum, akan sangat berbahaya bagi daerah tujuan mudiknya. Tapi, semua opsi harus dibawa ke Ratas dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya membahas sejumlah opsi kebijakan terkait mudik lebaran 2020. Rapat digelar melalui video conference, Senin, 23 Maret 2020, diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI, dan Polri.

Tiga opsi yang dihasilkan dalam rapat tersebut yakni; pertama, business as usual artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik. Ketiga opsi ini selanjutnya akan dilaporkan kepada presiden untuk selanjutnya diputuskan mana opsi yang terbaik.