TEMPO Interaktif, BATU:Warga miskin di Kota Batu menolak mengambil kredit rumah program dari Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT). Mereka menolak karena dikenakan bunga kredit sebesar enam persen. "Kami keberatan karena bunga kredit terlalu tinggi. Kami ingin tak ada bunga," kata Suhari, warga Temas, Kota Batu, Senin (25/8) Suhari bersama teman-teman sedesanya sudah mengajukan kredit rumah sebesar Rp 5 juta ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Tetapi, pengajuan itu dibatalkan karena dikenakan bunga. Dia mengaku sebelumnya tidak mendapat informasi soal bunga kredit. "Saya kira tidak ada bunga karena ini kan untuk keluarga miskin," ujarnya. Program kredit rumah merupakan program Kementrian PDT dengan dana sebesar Rp 500 juta. Program ini untuk membantu warga miskin mendapatkan rumah, baik untuk kredit kepemilikan rumah maupun membangun rumah sendiri. Jumlah dana untuk masing-masing keluarga antara 2,5 juta hingga Rp 5 juta dengan masa angsuran hingga tiga tahun. Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, Dri Admojo, mengatakan adanya bunga kredit rumah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Bunga kredit nantinya dipakai untuk biaya proses administrasi bagi pengelola bantuan, yakni Koperasi Agribis Bumi Makmur, Desa Pendem. Berdasarkan data di Bappeda Kota Batu, dari 6.005 keluarga miskin di daerah itu, 150 di antaranya yang mengajukan permohonan kredit. Dari jumlah tersebut, Bappeda akan menyetujui pengajuan kredit 100 keluarga. Mereka berasal dari Desa Temas, Pesanggrahan, Sumberejo, Bulukerto, Pendem, dan Desa Sumberbrantas. Sekretaris Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Harijono, pengenaan bunga akan memberatkan warga miskin. Padahal, program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin agar bisa memiliki rumah yang layak huni. "Program bergulir kok ada bunga. Seharusnya cukup mengangsur pinjaman saja," katanya. BIBIN BINTARIADI