TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan bahwa surat presiden sekaligus draf Omnibus Law cipta lapangan kerja akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini.

Ida mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengantarkan langsung surpres dan draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja ke DPR siang ini. Ia juga ikut menemani.

"Pak Airlangga minta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR hari ini jam 1," ujar Ida di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2020.

Mekanisme yang berlaku terkait pembahasan RUU, setelah Surpres diterima DPR, maka lembaga legislatif akan menggelar rapat paripurna dan membacakan surat tersebut. Selanjutnya, DPR akan menunjuk komisi yang akan membahas RUU tersebut. Setelah komisi yang bertugas ditetapkan, maka komisi akan membentuk panitia kerja atau Panja untuk membahas RUU tersebut.

Pada hari ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) juga menggelar demonstrasi di depan gedung DPR. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan akan memimpin langsung demonstrasi itu untuk menentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang pembahasannya tidak melibatkan kalangan buruh.

"Kalau Omnibus Law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh, kami akan tolak habis-habisan," kata Andi, Rabu, 12 Februari 2020.

Andi mengatakan, mereka mendesak unsur buruh masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law. Sejak awal, kata dia, buruh tak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tak jelas soal rancangan undang-undang itu.

Ia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak pernah mengajak buruh dalam menyusun draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan lebih banyak melibatkan pengusaha.