Penghina Wali Kota Risma Ditangkap, PDIP Sarankan Minta Maaf

Reporter

Tempo.co

Minggu, 2 Februari 2020 22:30 WIB

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin 8 Juli 2019. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris PDI Perjuangan Kota Surabaya Baktiono meminta pelaku penghinaan terhadap Wali Kota Tris Rismaharini atau Risma di media sosial meminta maaf secara terbuka. Pemilik akun Fecebook Zikria Dzatil itu ditangkap polisi di Bogor pada Sabtu kemarin, 1 Februari 2020, dan langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya.

“Saya kira minta maaf secara terbuka sajalah ke Bu Risma, kalau dia (pelaku) tidak keterlaluan pasti dimaafkan oleh beliau. Mengkritik boleh, tapi yang konstruktif dong,” kata Baktiono, Ahad, 2 Februari 2020.

Baktiono tidak dapat memastikan benar tidaknya motif pelaku penghinaan berkaitan dengan isu Risma, yang juga kader PDI Perjuangan, akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, mendalami motif pelaku merupakan wewenang polisi.

“Kalau bicara pilgub DKI Jakarta kan masih jauh, dan kami semua tidak tahu ke mana Bu Risma akan ditugaskan partai setelah jabatan wali kota habis tahun ini,” ujar Baktiono yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Sudamiran membenarkan pelaku telah ditangkap. Namun ihwal motifnya, Sudamiran belum bersedia menjelaskan. “Besok akan dirilis oleh Bapak Kapolrestabes,” kata Sudamiran melalui pesan singkat.

Sebelumnya pada 16 Januari 2020 akun Zikria Dzatil dilaporkan ke polisi oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya karena dinilai menghina Risma. Dalam tangkapan layar 16 Januari pukul 18.59 terlihat akun tersebut mengunggah foto Risma di sungai disertai keterangan, “Anjiir...asli ngakak abis...nemu nih foto sang legendaris kodok betina.”

Kenyinyiran lain pelaku ialah menyandingkan foto Risma dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditambah unggahan status, “Maaf kagak useh melotot gitu keles...tuh kota lo banjir kgk usah sok sibuk ngurusin kota orang bu...lo keder kan bu kota lo kena juga ma banjir...makan tu cebong-cebong yang baru netes.”

Berita terkait

Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

3 jam lalu

Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?

Baca Selengkapnya

Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

5 jam lalu

Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

5 jam lalu

PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

9 jam lalu

KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

KPU tolak permohonan PDIP untuk tunda kegiatan penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih hari ini. Putusan MK jadi rujukan.

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

PDIP Klaim Gugatan di PTUN Layak Disidangkan, TKN: Ayo Move On

9 jam lalu

PDIP Klaim Gugatan di PTUN Layak Disidangkan, TKN: Ayo Move On

PDIP meminta KPU menunda proses penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih usai permohonan gugatan di PTUN diklaim layak dilanjutkan ke persidangan.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta PDIP Gugat KPU ke PTUN terkait Pencalonan Gibran

10 jam lalu

Sederet Fakta PDIP Gugat KPU ke PTUN terkait Pencalonan Gibran

PDIP menggugat KPU ke PTUN atas dugaan perbuatan melawan hukum saat menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

PDIP Sebut Rezim Hukum Gugatan Pencalonan Gibran ke PTUN Beda dengan Sengketa Pilpres MK

11 jam lalu

PDIP Sebut Rezim Hukum Gugatan Pencalonan Gibran ke PTUN Beda dengan Sengketa Pilpres MK

Tim Hukum PDIP menggugat KPU ke PTUN atas dugaan perbuatan melawan hukum saat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

11 jam lalu

PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024 sembari menunggu hasil gugatan PTUN, KPU menolak

Baca Selengkapnya