Warga Natuna melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 1 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mereka menolak kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China yang akan di observasi selama kurang lebih dua minggu di Natuna untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari virus corona. ANTARA
TEMPO.CO, Batam- Warga Natuna bersikukuh menolak kedatangan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, Cina, ke kampung halaman mereka. Massa akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Terdapat enam tuntutan yang mereka suarakan terkait penolakan tersebut. Salah satunya meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna, sebagai jaminan bagi warga bahwa Natuna aman dari virus corona.
"Kami meminta Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna, karena kami ingin menteri sebagai bentuk jaminan kesahatan dan keamanan kami," ujar Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Natuna, Haryadi, Minggu, 2 Februari 2020.
Selain itu massa juga meminta WNI yang dari Wuhan di pindahkan ke kapal perang agar dapat diobservasi di lepas pantai. Menurutnya, warga resah dengan kedatangan WNI tersebut di Natuna.
Point selanjutnya, masyarakat meminta pemerintah pusat dan daerah memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan, seperti posko kesehatan, di Natuna. Berikutnya masyarakat meminta pemerintah mendatangkan dokter psikiater ke Natuna. "Karena saat ini kita tahu masalah ini tidak hanya berdampak kepada fisik, tetapi juga mental masyarakat Natuna," kata dia.
Massa juga menuntut segala kebijakan pemerintah pusat untuk ke depannya disosialisaikan lebih dulu. "Karena kondisi hari ini adalah contoh tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Natuna, sehingga masyarakat resah," ujarnya.
Point ke enam, masyarakat meminta pemerintah daerah menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat. Jika tuntutan tidak dijalankan, masyarakat akan membuat mosi tak percaya baik kepada eksekutif maupun legislatif. "Bentuk mosi tak percayanya bisa saja kami minta semua mundur. Kalau masyarakat meminta kami bilang apa," kata dia.
