TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Moeljono berbeda pendapat terkait solusi banjir di Jakarta. Menurut Basuki, banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi.

“Namun mohon maaf bapak Gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 kilometer. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” ujar Basuki di Monas, Jakarta, Rabu l, 1 Januari 2020.

Basuki pun mengajak Anies untuk mendiskusikan program normalisasi itu. Selain Ciliwung, Basuki ingin ada normalisasi Kali Pesanggrahan dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

Selain itu, menurut Basuki, ada kendala dalam melakukan normalisasi, yaitu bernegosiasi dengan warga yang lahannya terdampak Karena itu Basuki meminta Anies yang melakukan negosiasi tersebut. “Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” ujarnya.

Namun Anies berbeda pendapat dengan Basuki. Menurut Anies, banjir disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

“Mohon maaf pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” kata Anies

Contohnya, kata Anies, normalisasi di Kampung Melayu pada Maret 2019 yang tidak berdampak apa-apa. Menurut dia, mengendalikan limpahan air dari selatan bisa dilakukan dengan membangun bendungan.

“Kami bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan. Dan kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan,” kata Anies di lokasi yang sama.