TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Hukum Pidana Abdul Fickar Hajar menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak revisi Undang-Undang KPK bukan lagi penegak hukum, namun pimpinan administratif.

“Pimpinan KPK sekarang kan cuma pimpinan administratif. Dia bukan penegak hukum, dia bukan penyidik bukan penuntut gitu. Dia tak punya kewenangan menyetujui penyadapan, atau penangkapan, sprindik, dan lain-lain,” kata Fickar selepas diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk ‘Babak Baru KPK’ di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu 21 Desember 2019.

Pasca revisi Undang-Undang KPK memang pimpinan diwajibkan meminta izin terlebih dulu kepada dewan pengawas, untuk melakukan tindakan-tindakan seperti penyadapan, dan penangkapan.

Lima komisioner KPK baru, Firli Bahuri (tengah), Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron (kiri), Nawawi Pomolango (kanan), Alexander Marwata, dalam acara serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK, resmi dipimpin Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto

Hal tersebut kata Fickar merupakan kesalahan sistemik, di mana bisa berakibat buruk apabila posisi dewan pengawas nantinya diduduki oleh orang-orang yang tak punya integritas. Meski demikian, ia menilai lima sosok di dewan pengawas punya rekam jejak yang baik.

“Kalau orang-orang yang duduk dalam dewan pengawas itu tidak punya integritas, beda dari yang sekarang, bukan hal mustahil, dewan pengawas akan disalahgunakan,” kata dia.

Ia mencontohkan Artidjo Alkostar salah satunya, punya rekam jejak baik. Ia pun percaya bahwa Artidjo akan konsisten berintegritas sebagai dewan pengawas. Namun Fickar mengingatkan, jangan sampai sosok orang baik seperti Artidjo mengecoh, karena yang keliru adalah sistemnya bukan sosoknya.

“Sistem yang menempatkan KPK hanya sebagai lembaga dibawah pemerintahan dia tak ada bedanya dengan penegak hukum lain,” ucapnya.

Salah satu sistem yang ia kritisi adalah tak adanya aturan yang melarang dewan pengawas KPK merangkap jabatan, serta bertemu dengan orang yang tengah berperkara. Sepanjang sistemnya seperti ini, kata Fickar, orang-orang di dewan pengawas sekarang ini ia umpamakan bisa jadi menjadi jebakan batman. Karena tidak selamanya KPK dapat bergantung pada sosok.

“Mereka adalah orang yang punya integritas. Tapi ke depan, kita kan tidak bergantung pada orang. Harusnya, sistemnya yang menjaga itu,” kata dia.