TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung RI memastikan sudah ada tersangka dalam kasus gagal bayar polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Adi Toegarisman telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT – 33 / F.2 / Fd.2 / 12 / 2019 tertanggal 17 Desember 2019 dalam kasus ini.

"Pasti ada calon tersangka, tapi kapan kami sampaikan, mohon bersabar," ujar Adi di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Desember 2019. Kejaksaan pun membentuk tim untuk mengurai benang kusut di Jiwasraya.

Sejauh ini, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp 13,7 triliun akibat Jiwasraya berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menilai bahwa Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high return.

Burhanuddin menjelaskan PT Asuransi Jiwasraya telah menempatkan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Menurutnya, dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan 95 persen dana sisanya ditempatkan di saham berkinerja buruk.

Kemudian, Burhanuddin mengatakan PT Asuransi Jiwasraya itu juga menempatkan reksadana 59,1 persen dengan nilai mencapai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Menurutnya dari jumlah tersebut, hanya 2 persen yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik dan 98 persen sisanya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

Baca kelanjutannya: Demam menahun Jiwasraya

<!--more-->

Majalah Tempo edisi 8 Februari 2019 pernah menuliskan bagaimana Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko berakrobat untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan.

Selain pusat belanja Cilandak Town Square alias Citos di kawasan Jakarta Selatan, ada sejumlah kekayaan berupa bangunan yang dinilai kinclong dan bisa segera menghasilkan duit tunai.

Hexana menyebutkan perseroannya berkolaborasi dengan empat badan usaha milik negara (BUMN) sektor konstruksi untuk mengoptimalkan aset yang selama ini tidak produktif. Sebanyak 22 properti pun dikerjasamakan. “Pokoknya, banyak usaha dan tidak ada lagi aset menganggur,” ujar Hexana, kala itu.

Sementara itu, pemeriksaan BPK terhadap perusahaan asuransi jiwa itu masuk bulan keenam. Audit ini merupakan permintaan langsung dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemegang saham Jiwasraya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN meminta kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers (PwC) mengaudit keuangan Jiwasraya. PwC menelusuri nilai pencadangan perusahaan.

Hasil audit PwC keluar setelah tiga anggota direksi sebelumnya, yakni Direktur Utama Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Harry Prasetyo, serta Direktur Keuangan, Investasi, dan Teknologi Informasi De Yong Adrian lengser per akhir Januari 2018.

Trio ini menjabat dua periode sejak 2008. Saat perpisahan, karyawan menyebut mereka “The Legend”. “Karena dianggap menyelamatkan perusahaan keluar dari lubang krisis,” kata petinggi Jiwasraya yang hadir dalam acara tersebut.

Saat peralihan manajemen, kabar mengenai kesehatan keuangan Jiwasraya belum merebak. Baru setelah Asmawi dan Hexana menerima laporan PwC, kejanggalan laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan 2017 mulai terkuak. Laba yang tadinya Rp 2,4 triliun menciut menjadi Rp 328,44 miliar karena ada kenaikan cadangan premi.

Menurut Hexana, perubahan laba itu terjadi karena portofolio keuangan manajemen lama dikelola dengan risiko tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Sedangkan aset perusahaan yang besar belum tentu menjanjikan profitabilitas tinggi. “Sehingga dia akan memompa risiko,” ujar Hexana.

Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak berdisiplinnya manajemen dalam investasi mengakibatkan Jiwasraya limbung dan kembali jatuh sakit. Walhasil, produk JS Saving Plan, yang memiliki jangka waktu jatuh tempo polis per tahun tapi dengan proteksi jiwa selama lima tahun, harus dihentikan.

Menurut Gatot, manajemen terbiasa mengasumsikan semua nasabah akan memperpanjang polis. Sedangkan dana besar itu tidak diinvestasikan pada produk-produk yang cair. “Selisih antara cost of fund dan imbal hasilnya sangat dalam,” ucap Gatot. Catatan yang dipegang Kementerian BUMN menyebutkan hanya 26 persen produk investasi yang bisa menghasilkan dan dicairkan sewaktu-waktu.

Pemilik saham sudah lama menyoroti pengelolaan investasi perusahaan yang tak wajar. Jika menilik laporan keuangan, tak terlihat Jiwasraya menyimpan demam sejak dulu. Setiap kali akan ada rapat umum pemegang saham, kata Gatot, manajemen memoles laporan keuangan dengan menempatkan saham yang tiba-tiba harganya tinggi di akhir bulan. “Semestinya yang dipakai adalah harga saham fair market value, bukan harga pasar saja.” Baca selengkapnya di "Pencak Silat Sang Legenda"