Ini 12 Jenis Mobil Mewah yang Dirazia KPK dan BPRD DKI Jakarta

Reporter

M Rosseno Aji

Jumat, 6 Desember 2019 05:01 WIB

Seseorang mengaku sopir mobil Lamborghini menunjukkan Surat Keterangan Ijin Jalan Nopol palsu B 1756 NB dari Kepolisian Sektor Pondok Aren yang ditandatangani Aiptu Simin Syahroni, di area parkir Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis, 5 Desember 2019. Tim Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi mendampingi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menemukan sebanyak 11 mobil mewah yang melanggar aturan dalam penunggakan pajak. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta didampingi Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi merazia 12 mobil mewah yang menunggak pajak. Jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh 12 mobil itu diperkirakan mencapai Rp 344 juta.

"Kami melakukan razia terhadap 12 mobil yang kami temukan ternyata belum membayar (pajak) dan masuk dalam kategori mobil mewah," kata Wakil Ketua BPRD DKI Yuandi Bayak Miko seusai melakukan razia, Kamis, 5 Desember 2019.

Razia dilakukan di area parkir Apartemen Regatta, Pluit, Jakarta Utara. Petugas menempelkan stiker berwarna merah dengan tulisan belum bayar pajak ke setiap kendaraan yang menunggak. Petugas berharap dengan penempelan stiker itu para pemilik akan segera melunasi pajaknya.

Salah satu mobil bermerek Audi TT bahkan belum membayar pajak selama 12 tahun. Otomatis nomor kendaraan mobil itu telah mati. Selain mobil Audi, tim juga menemukan 10 mobil lainnya. Berikut ini adalah detail 12 mobil mewah penunggak pajak tersebut:

1. Bentley Continental GT 4X4 AT
Nomor polisi: B 33 LT
Pemilik: PT Pebble Beach
Tahun: 2013
Warna: Hitam
Nilai jual: Rp 3,092 miliar
Pajak: Rp 63,386 juta

2. Land Rover Jeep L.C HDTP
Nomor polisi: B 44 LT
Pemilik: PT Pebble Beach
Tahun: 2013
Warna: hitam
Nilai jual: Rp 1,375 miliar
Pajak: Rp 28,8 juta

3. Mercedes Benz CLS 400 AT
Nomor polisi: B 517 ARS
Pemilik: pribadi
Tahun: 2016
Warna: putih metalik
Nilai jual: Rp 1,249 miliar
Pajak: Rp 25 juta

4. Jeep Wrangler Rubicon 36
Nomor polisi: B 1973 UJL
Pemilik: pribadi
Tahun: 2013
Warna: putih
Nilai jual: Rp 403 juta
Pajak: Rp 8,4 juta

5. Toyota Supra 86 0.2 AT
Nopol: B 338 GYM
Pemilik: Pribadi
Warna: Putih
Tahun: 2012
Nilai jual: Rp 359 juta
Pajak: Rp 7,3 juta

6. Lexus LX570 Sport 4X4 AT
Nopol: B 999 RNW
Pemilik: PT Indotan Sumbawa
Warna: Putih metalik
Tahun: 2018
Nilai jual: Rp 2,6 miliar
Pajak: Rp 54,8 juta

7. Mercedes Benz S450L (V222) AT
Nopol: B 888 NRW
Pemilik: PT Indotan Sumbawa
Warna: Putih metalik
Tahun: 2018
Nilai jual: Rp 2,1 miliar
Pajak: Rp 43,1 juta

8. Mercedes Benz SLC 300 AT
Nopol: B 1639 UAG
Pemilik: Pribadi
Warna: Putih
Tahun: 2016
Nilai jual: Rp 1,29 miliar
Pajak: Rp 26,5 juta

9. Audi R8 5.2 4X4 AT
Nopol: B 111 WID
Pemilik: Pribadi
Warna: Putih
Tahun: 2010
Nilai jual: Rp 2,2 miliar
Pajak: Rp 45,7 juta

10. Landrover Range Rover Evoque 2.0 AT
Nopol: B 1 AGR
Pemilik: Pribadi
Warna: Putih
Tahun: 2012
Nilai jual: Rp 429 juta
Pajak: Rp 9 juta

11. Mercedes Benz Jeep L.C HDTP
Nopol: B 1 YHL
Pemilik: Pribadi
Warna: Hitam metalik
Tahun: 2018
Nilai jual: Rp 1,12 miliar
Pajak: Rp 29,5 juta

12 Audi
Nopol: 8161 PM
Pemilik: inisial AN
Warna: abu-abu
Tahun: -
Nilai jual: -
Pajak: belum bayar pajak sejak 2017

Berita terkait

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

3 jam lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

7 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

14 jam lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

14 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

15 jam lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

1 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya