TEMPO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seharusnya tak menggunakan kantor pemerintah untuk berbicara kepentingan partai. "Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Ma'ruf mengatakan pemerintah tidak melakukan intervensi atas kepentingan partai politik. Masalah partai, kata dia, diserahkan kepada partai yang bersangkutan. "Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, pembahasan tentang politik di kantor Kemenko Maritim mungkin dilakukan karena Luhut merupakan politikus Golkar. "Jadi penyelesaiannya di internal masing-masing partai politik."

Menjelang Munas Golkar, para petinggi partai berkumpul di kantor Luhut, pada Selasa sore, 3 Desember 2019. Petinggi partai yang datang di antaranya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.

Bamsoet, Airlangga, dan Luhut kompak memakai kemeja batik coklat. Hanya Aburizal yang tampil beda dengan kemeja birunya. Kemarin sore, kuartet Golkar ini baru saja bertemu selama 30 menit. Hasil pertemuan, Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketum Golkar.

"Demi menjaga soliditas dan keutuhan Golkar, saya menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketua Umum Golkar periode 2019-2024," kata Bamsoet.

Bamsoet menyatakan keputusan itu setelah seharian bersafari menemui tokoh senior partai beringin. Pagi hari, dia berkomunikasi dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung. Sore hari, dia bertemu Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie bersama Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Menko Maritim.

Di depan wartawan yang menunggu di lobi, keempatnya sempat membuat pose menyatukan tangan. Bamsoet juga bersalaman dengan rival terkuatnya dalam pencalonan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

FRISKI RIANA