INFO NASIONAL — Bisnis sertifikasi elektronik di Indonesia mendapatkan momentum. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya enam perusahaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di Jakarta, Rabu, 13 November 2019. Peluncuran dilakukan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate.

Enam perusahaan PSrE tersebut adalah PrivyID, Perum Peruri, Vida, Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, DigiSign serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tiga dari enam lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), yakni Perum Peruri, PrivyID, dan PT Indonesia Digital Identity sudah tersertifikasi di Kementerian Kominfo.

Semuel dan enam CEO PSrE ini secara bersama-sama menekan tombol peresmian dalam acara yang juga dirangkai dengan promosi tanda tangan digital tersertifikasi.

CEO dan Founder PrivyID, Marshall Pribadi menyatakan perusahaannya akan langsung agresif menggarap pasar. Ia menyebut selama ini tim pemasaran PrivyID tidak terlalu agresif menggarap pasar karena masih disibukkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon klien.

“Setelah launching ini, tentunya kami akan aktif dan agresif meng-approach klien, tim sales juga akan ditambah,” ujarnya.

Berdiri pada 2016, PrivyID saat ini telah memiliki sekitar 4,5 juta klien individu dan sekitar 220-an klien korporat. Sektor yang digarap startup ini lebih banyak di bidang keuangan seperti perusahaan leasing, bank dan fintech.

“Akhir 2020 kami menargetkan minimal bisa meraih 10 juta klien individu dan korporat naik menjadi seribu klien,” kata Marshall.

Perum Peruri juga tak kalah optimistisnya. BUMN yang memiliki reputasi dan track record di bidang penjamin keaslian ini merasa akan makin mudah mengembangkan pasar.

“Akan ada rasa aman bahwa transaksi digital akan secure dan juga di bawah regulasi yang jelas, serta masyarakat dan customer juga menjadi tahu mana PSrE yang sudah terdaftar dan mendapat sertifikasi dari Kementerian Kominfo,” kata Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya.

Setelah di-launching, DigiSign yang saat ini masih menggarap korporat (B to B) juga akan lebih fokus pada kebutuhan pasar dan memperluas segmen, tidak hanya peer to peer, tapi juga ke multifinance dan industri perbankan.

“Untuk fasilitas dan layanan ke depan, sudah disusun dan direncanakan beberapa strategi dan produk karena kebutuhan pasar sangat dinamis,” kata Presiden Direktur DigiSign, Willy Walanio.

Dengan peluang yang semakin terbuka, perusahaan yang berdiri pada 2017 ini juga akan masuk ke pasar individu atau B to C. “Kita memang menggarap korporat dulu karena ini nantinya akan membuat customer atau indifidu menjadi lebih aware,” ujar Willy.

CEO Vida, Niki Luhur memberi apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, yang sangat progresif dan penuh komitmen untuk pengembangan ekonomi digital, khususnya menyiapkan infrastruktur elektronik cyber trust yang sangat dibutuhkan.

“Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita makin lebih percaya kepada transaksi online, tanda tangan online, untuk memastikan bahwa semua dilakukan secara sah, meskipun tanpa tatap muka” ujarnya.

Niki Luhur menambahkan, selain menyediakan layanan tanda tangan elektronik, start up ini juga siap dengan berbagai solusi cyber security, khususnya tentang otentikasi web, otentikasi mobile, pencegahan terjadinya fraud dan lain-lain.

“Dengan demikian kita bisa punya infrastruktur elektronik yang lebih aman dan lebih kuat sehingga bisa membantu sektor swasta bertransaksi online dengan lebih mudah dan lebih aman,” katanya. (*)