TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan partainya sepakat dengan usul evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Kendati demikian, ujar Yaqut, PKB hanya setuju untuk memperbaiki dan bukan merubah sistem.

"Pada prinsipnya, Pilkada langsung memang harus dievaluasi, tapi hanya memperbaiki sistemnya," ujar Yaqut lewat pesan singkat, Jumat, 8 November 2019.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia mengatakan partai berlambang beringin itu tetap konsisten menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. "Lewat Pilkada langsung, suara rakyat bisa terejawantahkan secara langsung," ujar Ace.

Jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Pilkada langsung dengan membuka opsi kembali ke DPRD, ujar Ace, maka langkah ini merupakan suatu kemunduran. "Itu perdebatan lama. Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung," ujar dia.

Usul mengevaluasi Pilkada langsung ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, dua hari yang lalu.

Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun ini perlu dievaluasi karena memiliki sisi negatif. Salah satunya, memakan biaya politik yang tinggi dan membuat peluang kepala daerah melakukan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye.