Novel Baswedan: Polri Berani Tak Laksanakan Perintah Presiden

Reporter

Fikri Arigi

Sabtu, 2 November 2019 07:30 WIB

Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat bertemu dengan mahasiswa yang melakukan audensi sebagai program studi banding perkuliahan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Kepala Kepolisian RI terpilih Komisaris Jenderal Idham Azis akan segera menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menilai Polri berani tidak melaksanakan perintah Presiden Jokowi sehubungan dengan pengungkapan penyiram air keras yang merusak matanya. "Ini merupakan perintah Jokowi yang ketiga, namun hasilnya masih belum nampak," kata Novel, saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 November 2019.

Ia pesimistis tim teknis Polri bisa mengungkap kasus ini. Novel sudah memprediksi kegagalan Polri mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sejak empat bulan setelah penyerangan. Karena itu ia kembali menyebut pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). "Ini sudah seperti yang saya prediksi empat bulan setelah kejadian. Saya bilang memang tidak akan bisa terungkap, makanya perlu bikin TGPF."

Menurut Novel, jika Presiden saja perintahnya tidak dilaksanakan, lalu siapa lagi yang mau didengar perintahnya? Ia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menunggu hasil tim teknis Polri. Kasus itu sudah berlalu dua tahun lebih dan masih belum ada kabar mengenai tertangkapnya pelaku. “Sekarang ini sudah sekian lama.”

Tim teknis Polri yang dibentuk pada 1 Agustus lalu seharusnya telah menyelesaikan tugasnya pada 31 Oktober 2019. Tapi sampai berakhirnya waktu tiga bulan yang diberikan Jokowi, kepolisian tak juga mampu mengungkap pelaku teror Novel.

Polri menyebut tim teknis yang menangani teror penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, masih bekerja. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan tim menemukan sejumlah hal yang signifikan dalam pengungkapan kasus.

"Tidak bisa kami bongkar di sini karena itu sangat tertutup dalam proses pengungkapan kasus ini," kata Iqbal melalui siaran pers, Kamis malam, 31 Oktober 2019. Tim teknis ini bekerja untuk menindaklanjuti temuan tim gabungan Polri yang dibentuk pada Januari lalu. Hasil kerja tim gabungan ini adalah menemukan tiga orang yang patut dicurigai terlibat kasus teror Novel.

Advertising
Advertising



FIKRI ARIGI | ANTARA

Berita terkait

Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

31 menit lalu

Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

56 menit lalu

Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

2 jam lalu

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.

Baca Selengkapnya

Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

6 jam lalu

Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

7 jam lalu

Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

7 jam lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya