Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan pers terkait penyerangan Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Menko Polhukam Wiranto dibawa dan dirawat di RSPAD setelah sebelumnya mendapat perawatan di RSUD Berkah Pandeglang, Banten karena diserang orang tidak kenal saat kunjungan kerja di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan pengawalan terhadap para menteri sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP). "Sebenarnya menteri sudah ada SOP-nya untuk bisa dapat pengawalan dari polisi. Ada SOP-nya," kata JK setelah menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Kamis sore, 10 Oktober 2019.
Ihwal kasus penusukan Wiranto oleh anggota Jemaah Ansharut Daulah bernama Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, JK mengaku peristiwa itu tidak disangka-sangka. "Karena ini pertama kali ada orang yang mencederai pejabat dengan tikaman," katanya.
JK menegaskan sampai saat ini isu radikalisme di Indonesia masih terus berkeliaran. Dia menyebut polisi, Densus 88 Antiteror dan Badan Intelijen Negara selalu memperingatkan adanya gejala-gejala radikalisasi itu.
Selain JK, secara terpisah Presiden Joko Widodo juga telah menjenguk Wiranto. Sejumlah tokoh penting juga menjenguk Wiranto, antara lain Tjahjo Kumolo, Ali Mochtar Ngabalin, Budi Gunawan, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
25 hari lalu
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
56 hari lalu
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.
