TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dilakukan pada Ahad, 20 Oktober 2019 pukul 04.00 WIB.

Bamsoet, sapaan Bambang mengatakan, salah satu alasannya karena umat Kristen dan Katolik akan beribadah pada Ahad pagi. "Kami ingin mengedepankan toleransi. Satu karena itu hari libur, hari Minggu maka harus tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Kedua, kata Bamsoet, MPR juga tak ingin mengganggu gelaran hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) yang biasa dilakukan setiap Ahad pagi. Jalan-jalan protokol akan ditutup hingga pukul 10.00 WIB selama car free day. Bamsoet pun khawatir para pejabat negara sahabat yang akan menghadiri acara pelantikan menjadi terganggu.

Meski begitu, Bamsoet mengatakan penjadwalan itu akan dibicarakan terlebih dulu di internal MPR dan bersama Sekretariat Negara. "Protokol Istana dan MPR sudah melakukan koordinasi teknis daripada waktu penyelenggaraan," kata politikus Golkar ini.

Bamsoet sekaligus menampik dimundurkannya jadwal pelantikan ini karena kekhawatiran adanya demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat. Namun dia juga mengimbau agar masyarakat mengedepankan citra Indonesia di hari pelantikan presiden itu serta tidak berdemonstrasi.

Dia juga meminta unjuk rasa digelar pada 21 Oktober atau keesokan harinya, setelah pelantikan. Bamsoet mengklaim parlemen akan terbuka menerima para masyarakat yang berunjuk rasa.

"Karena ini menyangkut nama negara, kebesaran image bangsa kita. Karena ini kepala negara lain negara sahabat akan hadir, maka kita harus menjaga pelantikan presiden harus berlangsung dengan khidmat dan lancar," kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.