TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Puncak Willem Wandik mengeluarkan surat imbauan kepada mahasiswa Papua agar tidak terprovokasi isu eksodus mahasiswa dari seluruh Jawa-Bali, Makassar, dan Manado. Mahasiswa diminta tetap melanjutkan perkuliahan di tempat semula sampai dengan selesai.

"Tidak ada sistem pendidikan yang menjamin bahwa seluruh mahasiswa yang pulang ke Papua dapat ditampung dan langsung melanjutkan perkuliahan di Perguruan Tinggi di Papua, akibatnya dapat mengganggu perkuliahan selanjutnya," ujar Willem Wandik lewat surat imbauan tertanggal 9 September 2019 itu.

Eksodus ini terjadi sebagai buntut permasalahan rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang beberapa waktu lalu. Ini memicu terjadinya gelombang demonstrasi diikuti tindakan anarkisme di Papua dan Papua Barat.

Willem menyebut, pemerintah Kabupaten Puncak tidak menyediakan anggaran bagi mahasiswa yang pulang ke Papua maupun kembali ke tempat semula sehubungan dengan permasalahan dimaksud.

Untuk itu, pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di tempat masing-masing. "Apabila ada hal-hal yang mengintimidasi saudara dalam proses perkuliahan maupun aktivitas lainnya, agar supaya segera melaporkannya kepada kami serta kepada pihak berwajib setempat," ujar Willem.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto sebelumnya menyatakan eksodus 835 mahasiswa asal Papua dan Papua Barat akibat dari provokasi dan informasi bohong. Ia mengatakan ada pihak yang menyebar isu bahwa mahasiswa Papua-Papua Barat yang mengenyam pendidikan di luar daerahnya akan menerima tekanan dan ancaman.