TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 16 Lembaga Bantuan Hukum menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah dilemahkan melalui dua jalur secara bersamaan. Jalur pertama, yakni revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau UU KPK. Yang kedua melalui seleksi calon pimpinan KPK.

“Situasi ini adalah saat genting bagi seluruh rakyat Indonesia terkait pemberantasan korupsi,” kata Ketua YLBHI, Asfinawati dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2019.

Asfinawati menuturkan upaya pelemahan itu berjalan dengan memilih calon pimpinan KPK yang punya visi misi melemahkan pemberantasan korupsi dan mendukung revisi UU KPK. Secara bersamaan, secara diam-diam, DPR membuat revisi UU KPK.

Asfin menuturkan upaya pelemahan KPK melalui seleksi capim dilakukan dengan menaruh kandidat yang punya rekam jejak bermasalah. Sementara, pelemahan lewat jalur revisi UU, terlihat dari pemberian wewenang menghentikan penyidikan kepada KPK serta membentuk Dewan Pengawas yang punya wewenang mengontrol penindakan komisi antikorupsi.

YLBHI dan LBH dari 16 kota menganggap kondisi pemberantasan korupsi saat ini genting. Upaya pemberantasan korupsi yang diperjuangkan setelah Orde Baru tumbang tengah dalam bahaya. “Upaya pemberantasan korupsi yang diperjuangkan lebih dari 21 tahun terancam dirampas,” kata dia.