TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI asal Papua John Siffy Mirin menilai alasan pemblokiran Internet untuk mencegah informasi keluar bahkan ke dunia internasional, merupakan hal yang tak patut dilakukan pemerintah.

Menurut John, persoalan Papua memang sudah menjadi isu internasional, sehingga tidak perlu ditutup-tutupi. "Jangan kita alergi dengan persoalan di sana, orang di seluruh dunia sudah tahu. Percuma menyimpan bangkai di kamar kita, pasti tercium orang lain," ujar anggota Komisi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Fraksi PAN ini, Rabu, 4 September 2019.

Menurut John, pemblokiran Internet di sana sudah melanggar HAM. "Kenapa Papua saja yang diblokir, kalau memang perlu, semua Indonesia diblokir. ini diskriminasi," ujar dia.

Pembatasan akses Internet tersebut, kata John, membuat informasi yang tersebar di media cetak, media elektronik, dan media sosial tidak berimbang. "Jadi berat sebelah, apa yang terjadi selama ini di Papua justru tidak dibuka," ujar dia.

Pemblokiran akses Internet di seluruh Papua berlangsung sejak kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, pecah. Kerusuhan itu kemudian menjalar ke Fakfak dan Timika. Alasan pemerintah membatasi akses maya ini untuk menangkal kabar hoaks terkait dengan isu Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara berjanji akan membuka pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap mulai Kamis, 5 September 2019.