TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi benar-benar selektif ketika menerima nama yang diserahkan oleh panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK pada hari ini, Senin, 2 September 2019.

ICW bahkan meminta Jokowi tak ragu menolak calon pimpinan yang dinilai bermasalah. "Jika nanti ditemukan ada nama-nama yang diduga mempunyai persoalan dan tidak berintegritas, maka semestinya Presiden dapat mengevaluasi kinerja Pansel dan menolak usulan nama tersebut," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi Tempo pada Senin, 2 September 2019.

Menurut Kurnia, selain ICW yang tergabung dalam koalisi masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK, sudah banyak tokoh yang berbicara mengkritik proses seleksi oleh pansel.

Dalam proses seleksi, dinilai ada kecenderungan meloloskan beberapa orang tertentu, yang memiliki catatan merah. Mereka yang mengkritik antara lain; Sinta Nuriyah Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Mahfud MD dan banyak lainnya yang menginginkan agar proses pemilihan Pimpinan KPK bisa berjalan dengan baik.

"Untuk itu, besar harapan kami agar Presiden dapat mendengar suara-suara yang selama ini berkembang di tengah masyarakat terkait polemik proses pemilihan Capim KPK," ujar Kurnia.

Siang ini, sebanyak 20 guru besar dari beberapa universitas juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Lelayang ini berisi agar presiden memastikan sepuluh capim KPK yang akan diserahkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test, berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak bermasalah.

“Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia empat tahun ke depan,” kata Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho dalam suratnya, Senin, 2 September 2019.